GROBOGAN, BTN – Kebijakan Bupati Grobogan, Sri Sumarni, kembali menjadi sorotan tajam setelah ribuan siswa dan pejabat diajak menonton bioskop secara gratis. Sebanyak 4.000 tiket dibagikan kepada pelajar dari MAN dan SMA Negeri 1 serta sejumlah ASN di bioskop JIG, Jalan Gajahmada. (4/8/2025)
Kegiatan yang berlangsung selama sepekan penuh ini memicu pertanyaan serius tentang transparansi dan efektivitas penggunaan anggaran publik.
Program ini diklaim sebagai upaya edukatif dan bentuk apresiasi.
Namun, publik merespons dengan sinis. Banyak pihak mempertanyakan urgensi dan efisiensi kegiatan yang dianggap hanya menghambur-hamburkan uang rakyat.
“Ini uang rakyat, kenapa dihambur-hamburkan hanya untuk kegiatan yang manfaatnya belum tentu dirasakan luas?” ujar seorang warga Grobogan yang enggan disebutkan namanya.
*Hilangnya Transparansi dan Kebingungan Publik*
Hingga saat ini, belum ada satu pun penjelasan resmi dari Pemerintah Kabupaten Grobogan mengenai tujuan strategis dari kegiatan ini, termasuk berapa anggaran yang digelontorkan.
Keheningan dari pihak pemkab ini semakin menimbulkan spekulasi. Apakah kegiatan ini murni edukasi, atau sekadar manuver politik menjelang tahun politik?
Seorang pengamat kebijakan publik dari Semarang menegaskan bahwa setiap pengeluaran dari APBD harus memiliki dasar manfaat yang jelas dan terukur. “Apabila tidak ada indikator kebermanfaatan yang terukur, maka ini berpotensi menjadi bentuk pemborosan anggaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.
*Pertanyaan Kritis yang Wajib Dijawab*
Masyarakat Grobogan kini menuntut transparansi penuh dari pemerintah daerah. Mereka menunggu jawaban atas sejumlah pertanyaan mendasar:
* Siapa penyedia tiket
* Film apa yang ditayangkan
* Berapa total anggaran yang digunakan
* Apa dasar hukum pelaksanaan kegiatan ini
Tanpa penjelasan yang terang, kegiatan ini rawan dinilai sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang dibungkus rapi dalam program sosial.
Publik menilai bahwa anggaran sebesar itu seharusnya dialokasikan untuk program yang lebih berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, seperti perbaikan infrastruktur atau peningkatan fasilitas pendidikan.
