MALUKU UTARA, BTN –16/09/2025- Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, mengungkapkan kekhawatiran terkait permintaan anggaran sebesar Rp1,7 miliar oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk identifikasi jalan rusak.
Anggaran ini dinilai terlalu besar, sehingga Gubernur Tjoanda memilih pendekatan alternatif yang lebih efisien dan berbasis partisipasi masyarakat.
Dalam keterangannya, Gubernur Sherly Tjoanda menjelaskan, “1,7 miliar itu banyak banget. Saya bikin video sosialisasi langsung ada 270 laporan, Dinas PU itu gak punya.”
Pernyataan ini menunjukkan bahwa proses identifikasi jalan rusak tidak harus selalu memakan biaya besar, tetapi bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi dan partisipasi aktif dari masyarakat.
Metode yang diterapkan oleh Gubernur Sherly Tjoanda adalah meminta masyarakat untuk mengirimkan laporan kerusakan jalan dalam bentuk video. Inisiatif ini terbukti efektif dan cepat dalam mengumpulkan data, dengan lebih dari 200 laporan masuk hanya dalam waktu singkat.
Dengan cara ini, pemerintah daerah dapat memperoleh informasi akurat dan langsung dari lokasi, sekaligus menghemat anggaran yang signifikan.
Langkah ini diapresiasi oleh berbagai pihak sebagai terobosan yang inovatif dalam tata kelola pemerintahan, yang mengedepankan efisiensi, transparansi, dan kolaborasi dengan publik.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara kini berfokus pada verifikasi dan penanganan laporan-laporan tersebut untuk segera memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak.
Redaksi
