BANGGAI KEPULAUAN BTN– 16/10/2025 Janji manis peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan visi pendidikan nomor satu di Banggai Kepulauan (Bangkep) seolah hanya isapan jempol belaka.
Buktinya, jeritan hati siswa siswi Madrasah Tsanawiyah (MTS) di Desa Kalumbatan, Kecamatan Totikum Selatan, yang belajar di bawah ancaman bahaya fisik, tak mampu menyentuh nurani para pemangku kebijakan.
MTS Kalumbatan, yang berfungsi sebagai salah satu ujung tombak pendidikan di wilayah pelosok, kini kondisinya nyaris roboh.kondisi yang menunjukkan dengan jelas.atap bocor, plafon hancur, dinding retak dan rapuh, bahkan di salah satu ruangan terlihat dua ekor kambing bebas berkeliaran.
Ironisnya, di ruangan lain yang tak jauh berbeda kondisinya, siswa siswi tetap gigih belajar, bertaruh nyawa di bawah kuda-kuda atap yang sewaktu-waktu bisa ambruk.
Prioritas Anggaran yang “Sesat”
Laporan dari lapangan menyebutkan bahwa pihak sekolah dan masyarakat sudah berkali-kali mengetuk pintu Pemerintah Daerah (Pemda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkep untuk permohonan Rehabilitasi Berat.
Namun, alih-alih mendapatkan tindak lanjut, yang datang hanya kata-kata keprihatinan tanpa tindakan nyata.
Kekesalan publik semakin memuncak setelah beredar informasi alokasi Anggaran Belanja Tambahan (ABT) tahun 2025. Di tengah kondisi darurat pendidikan di Kalumbatan,
Pemda dan DPRD Bangkep justru terkesan melakukan pemborosan anggaran pada pos-pos yang dinilai kurang prinsip dan mendesak.
”Pemda dan DPRD Bangkep menganggarkan di ABT 2025 antara lain.untuk PKK 50 juta, Dharma Wanita 50 juta, MEDIA DPRD 50 juta, Musda KONI 20 juta.
Padahal ada Gedung Sekolah MTS di Kalumbatan yang sudah hancur total dan perlu REHAB BERAT, tapi Luput dianggarkan oleh Pemda dan DPRD!
*Kemana Skala Prioritas Pembangunan Bangkep!?”*
Narasi kritis dari salah satu tokoh masyarakat setempat.
Angka ratusan juta yang dialokasikan untuk kegiatan non-prinsipil tersebut dianggap pukulan telak bagi dunia pendidikan. Jika visi dan misi Pemda menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama, lantas mengapa kebutuhan mendasar akan keselamatan dan kelayakan belajar siswa siswi justru dianaktirikan?
Janji Kampanye dan Hati Nurani yang Bisu
Masyarakat Kalumbatan adalah bagian dari konstituen yang mengantarkan para wakil rakyat dan kepala daerah duduk di singgasana kekuasaan. Ini memunculkan pertanyaan tajam.
*Di manakah hati nurani para pemimpin dan anggota dewan?*
”Jangan saat Kampanye komiu basion-basion berjanji so kala-kala babu tapi ketika jadi raja sulit untuk melihat ke bawah…
Mereka tidak minta uang pribadi kalian. hanya berharap kalian meneruskan kesah merekah berdasarkan mekanisme yg ada dan harapannya jadi PRIORITAS.”
Teguran pedas dari seorang Pembina di wilayah tersebut.
Pihak-pihak terkait, khususnya dinas pendidikan dan Kemenag daerah, didesak untuk segera membuka mata dan berkoordinasi dengan Pemda dan DPRD. Isu ini bukan sekedar masalah pembangunan fisik, melainkan perlindungan hak dasar anak untuk mendapatkan pendidikan yang aman dan layak, setara dengan anak-anak lain di negeri ini.
Jika keseriusan Pemda dan DPRD baru terlihat menjelang Pemilu 2029, hanya demi tawar-menawar suara, maka patut disimpulkan bahwa masa depan generasi Bangkep telah dikorbankan demi kepentingan politik sesaat.
MTS Kalumbatan saat ini bukan hanya menunggu perbaikan, tapi menunggu kepedulian yang benar-benar hadir, sebelum bangunan itu runtuh dan membawa serta harapan masa depan bangsa di dalamnya.
Pimpinan redaksi
