SUMBA TIMUR, BTN — 29 April 2026 — Publik Sumba Timur dipertontonkan sebuah drama kebijakan yang kontradiktif. Di saat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumba Timur gencar mengumandangkan narasi “Efisiensi Anggaran” hingga menghambat berbagai proyek vital, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) justru melenggang dengan kebijakan yang melukai rasa keadilan publik: Menjalin MoU eksklusif dengan enam media, tanpa melibatkan satu pun media lokal.
Langkah ini dinilai bukan sekadar tidak strategis, melainkan bentuk pengkhianatan terhadap semangat pemberdayaan daerah dan transparansi penggunaan uang rakyat di tengah krisis.
Saat masyarakat diminta bersabar menghadapi lambatnya pembangunan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar dengan alasan “hemat,” Diskominfo justru sibuk membagi-bagi kue anggaran untuk kerja sama media yang urgensinya dipertanyakan.
Kami dipaksa maklum kalau jalan rusak atau program macet karena alasan efisiensi. Tapi kenapa untuk membiayai media—yang belum tentu berdampak langsung pada kesejahteraan kami—anggarannya seolah tak terbatas? Ini efisiensi atau tebang pilih?” kritik seorang warga dengan nada retoris.
Keputusan Diskominfo yang hanya menggandeng enam media (yang disinyalir merupakan media luar) adalah tamparan keras bagi jurnalisme lokal di Sumba Timur. Padahal, media lokal adalah garda terdepan yang paling memahami denyut nadi sosial-budaya dan menjadi penyambung lidah masyarakat di pelosok Bumi Sandelwood.
Pengamat kebijakan publik menilai, keputusan ini menunjukkan wajah pemerintah yang anti-lokal dan cenderung memilih media yang “aman” demi menjaga citra, ketimbang media lokal yang kritis dan berakar di akar rumput.
Hingga saat ini, Diskominfo Sumba Timur masih membungkam terkait:
- Parameter Pemilihan: Apa standar yang digunakan untuk memilih enam media tersebut?
- Nilai Kontrak: Berapa miliar uang rakyat yang digelontorkan di tengah isu efisiensi?
- Urgensi: Mengapa media lokal sengaja dipinggirkan?
Ketertutupan ini memicu spekulasi liar mengenai adanya “main mata” atau praktik favoritisme dalam penunjukan mitra media. Jika tujuannya adalah penyebaran informasi publik, mengapa harus eksklusif? Mengapa harus mengabaikan potensi daerah sendiri?
Publik kini tidak butuh sekadar rilis pencitraan. Masyarakat Sumba Timur menuntut penjelasan rasional dan transparan. Pemerintah daerah harus ingat bahwa anggaran yang mereka kelola adalah mandat rakyat, bukan kas pribadi yang bisa dihamburkan untuk memoles citra di tengah penderitaan ekonomi masyarakat.
Jika efisiensi adalah harga mati, maka kemitraan media yang elitis dan membuang potensi lokal harus dievaluasi total. Jangan sampai slogan “Efisiensi Anggaran” hanya menjadi tameng untuk memangkas hak rakyat, sementara pos-pos anggaran yang “menguntungkan elit” tetap meluncur mulus.
