SUKABUMI, BTN – Slogan manis “Jalan Bagus dan Bersih” yang kerap dijual saat obral janji politik di Kecamatan Nyalindung kini tak lebih dari sekadar pepesan kosong. Memasuki tahun berjalan, warga di empat desa—Cijangkar, Bojong Kalong, Bojong Sari, dan Sukamaju—masih dipaksa mengakrabkan diri dengan kubangan lumpur dan jalur maut yang jauh dari kata layak. 14/03/2026
Alih-alih aspal mulus yang dijanjikan, masyarakat justru disuguhi pemandangan infrastruktur purbakala. Program yang digadang-gadang sebagai prioritas pembangunan ini dinilai hanya menjadi alat pendulang suara, yang setelah tujuannya tercapai, langsung dicampakkan ke laci meja birokrasi.
Kelumpuhan akses di empat desa ini bukan sekedar masalah teknis, melainkan cermin lemahnya komitmen dan buruknya perencanaan pemerintah desa setempat. Warga menilai, para pemangku kebijakan seolah tutup mata dan telinga terhadap jeritan masyarakat yang setiap hari bertaruh nyawa di atas jalan yang licin dan rusak parah.
Kami tidak butuh pidato atau jargon saat kampanye. Kami butuh jalan yang bisa dilewati manusia, bukan jalur kerbau,” cetus salah satu warga yang merasa dikhianati oleh janji politik lokal.
Hingga detik ini, alasan klasik seperti “keterbatasan anggaran” masih menjadi tameng favorit pemerintah untuk menutupi ketidakmampuan mereka. Namun, warga mulai mencium aroma ketidakberesan: Apakah benar anggaran terbatas, ataukah ada skala prioritas yang keliru dan pengawasan yang mandul? Tanpa adanya penjelasan transparan, wajar jika publik menduga program ini sengaja ditelantarkan.
Dampak dari ketidakmampuan pemerintah ini sangat fatal:
- Ekonomi Rakyat Lumpuh: Distribusi hasil tani terhambat, membuat biaya logistik membengkak dan harga jual jatuh.
- Akses Pendidikan & Kesehatan Terhambat: Anak sekolah dan pasien darurat harus berjibaku dengan jalur yang mengancam nyawa.
- Keselamatan Publik Terabaikan: Musim hujan mengubah jalanan menjadi jebakan maut bagi pengendara.
Pembangunan jalan bukanlah hadiah atau “kebaikan hati” pejabat, melainkan hak rakyat yang dibayar melalui pajak. Tokoh masyarakat mendesak pemerintah daerah dan desa untuk segera menghentikan drama “janji manis” dan mulai bekerja nyata di lapangan. Jika tidak, jangan salahkan jika mosi tidak percaya rakyat akan terus bergulir.
