WAINGAPU —BTN 19/01/2026- Potret buram pelayanan publik kembali mencuat di Kabupaten Sumba Timur. Kantor Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, kini menjadi simbol nyata pengabaian Pemerintah Daerah terhadap fasilitas negara. Alih-alih menjadi pusat pelayanan yang representatif, kantor ini justru kian merana dengan kondisi gedung yang nyaris tidak layak huni bagi sebuah institusi pelayanan masyarakat.
Salah satu masyarakat pada media ini,ia blak-blakan mengungkap tabir kegagalan birokrasi yang selama ini menghimpit wilayah mereka. Ia mengonfirmasi bahwa kendala yang dihadapi bukan lagi sekedar hambatan kecil, melainkan masalah sistemik yang mengancam keselamatan dan kenyamanan kami sebagai warga masyarakat disini.
Bagaimana mungkin sebuah kantor kelurahan yang melayani ribuan warga dibiarkan dalam kondisi memprihatinkan? Rehabilitasi yang diminta bukan sekedar “keinginan”, melainkan kebutuhan mendesak yang seolah-olah luput dari kacamata prioritas pembangunan Kabupaten Sumba Timur.
dilain tempat salah satu warga juga mengatakan dengantegas bahwa hal ini tidak berhenti di masalah fisik,terkait kelangkaan staf administrasi di Kelurahan Temu juga menjadi rapor merah bagi distribusi SDM aparatur. Akibatnya, masyarakat harus menanggung beban pelayanan yang lambat dan tidak maksimal.
Ketajaman kritik juga diarahkan pada infrastruktur akses jalan penghubung antara Kelurahan Kambajawa dan Kelurahan Temu. Kerusakan parah yang membahayakan nyawa pengguna jalan ini seolah menjadi bukti bahwa pemerintah daerah “tutup mata” terhadap keselamatan warganya.
”Kami mendesak Pemerintah Kabupaten Sumba Timur, khususnya Dinas terkait, Bupati, hingga DPRD, untuk berhenti beretorika. Kondisi ini butuh eksekusi, bukan sekedar janji manis di atas kertas,” tegas narasi yang berkembang di tengah kekecewaan warga.
Pihak masuarakat Temu kini hanya bisa berharap adanya “keajaiban” nurani dari para pemangku kebijakan di Waingapu. Jika renovasi kantor dan perbaikan jalan terus ditunda, maka jangan salahkan publik jika menilai Pemerintah Kabupaten Sumba Timur gagal dalam menyediakan fasilitas dasar yang manusiawi bagi rakyatnya.
Sudah saatnya Bupati dan DPRD Sumba Timur turun ke lapangan, melihat langsung kenyataan pahit ini, dan segera menggelontorkan anggaran sebelum fasilitas tersebut benar-benar roboh dimakan waktu.
(Oleh: Piter BTN)
