BANGGAI –BTN 11/03/2026- Slogan pembangunan yang kerap didengungkan pemerintah daerah seolah kontras dengan realitas pahit yang dialami warga Desa Binsil. Sebuah jembatan yang menjadi akses vital masyarakat kini kondisinya sangat mengenaskan, menyerupai “jalur maut” yang siap menelan korban kapan saja.
Hasil investigasi visual menunjukkan pemandangan yang menyayat hati: lantai jembatan hanya tersusun dari kepingan papan kayu yang sudah lapuk, hancur, dan berlubang. Ironisnya, di tengah klaim serapan anggaran infrastruktur yang besar, jembatan ini seolah dibiarkan merangking menuju kehancuran.
Menanggapi kondisi ini, muncul kekhawatiran klasik bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) Banggai akan kembali menggunakan jurus lama, yaitu saling lempar bola dengan alasan bahwa jembatan tersebut merupakan wewenang Pemerintah Provinsi.
Padahal, garis koordinasi antara daerah dan provinsi adalah kewajiban administratif yang harus dijalankan demi kepentingan rakyat. Pemda Banggai tidak boleh berlepas tangan atau berlindung di balik status jalan/jembatan. Rakyat tidak butuh perdebatan regulasi, rakyat butuh solusi nyata agar nyawa mereka tidak terancam saat melintas.
Kekesalan warga setempat kini mencapai puncaknya. Mereka mulai muak dengan pola janji-janji manis yang biasanya mengalir deras saat menjelang pesta demokrasi.
”Seharusnya garis koordinasi itu lebih penting. Jangan nanti sudah saatnya mencari suara, janji sana-sini yang akhirnya bohong semua,” cetus salah satu warga dengan nada geram, menyindir kebiasaan oknum politisi dan pejabat yang hanya datang saat membutuhkan dukungan.
Kritik tajam kini mengarah langsung ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Banggai. Dinas terkait dituntut untuk tidak hanya duduk di balik meja, tetapi segera menunjukkan fungsi koordinasi yang efektif. Publik mendesak adanya transparansi.Jika memang wewenang Provinsi, sejauh mana upaya Pemda Banggai mendesak perbaikan tersebut?
Masyarakat Desa Binsil tidak butuh retorika.mereka butuh jembatan yang aman untuk mencari nafkah. Jika pemerintah daerah terus bergeming, maka patut dipertanyakan apakah mereka benar-benar bekerja untuk rakyat atau hanya sekedar menjaga kursi kekuasaan.
Redaksi Berantastipikornews saat ini tengah berupaya melakukan konfirmasi resmi kepada pihak Dinas PUPR Kabupaten Banggai dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan penjelasan detail mengenai langkah konkret perbaikan jembatan ini.
Redaksi
