BOGOR – BTN 13/12/2025-Kabut tebal kekecewaan menyelimuti Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bogor. Prosesi pelantikan pengurus organisasi kepemudaan terbesar ini mendadak mandek dan kacau balau setelah diduga kuat adanya intervensi pihak luar yang tidak berhak, menciptakan drama politik yang memalukan di Padepokan Voli Jendral Polisi Kunarto, Citaringgul, Babakan Madang, Jumat (12/12/2025).
Aksi dugaan ‘pembegalan’ internal ini – yang disinyalir kuat didalangi oleh oknum tak bertanggung jawab yang mencoba mengacaukan legalitas organisasi,sehingga membuat acara sakral pelantikan itu gagal total. Tempat acara yang sudah sah dibooking tiba-tiba ‘haram’ digunakan secara normal, memaksa pelantikan berjalan senyap dan sepi, jauh dari kemeriahan yang seharusnya.
”Aksi pencegahan ini menyebabkan proses pelantikan tidak dapat berjalan maksimal dan normal sebagaimana mestinya. Dampaknya, pengurus yang hadir hanya sekitar 15 hingga 20 orang. Ini kerugian besar bagi kami,” ujar sumber internal KNPI.
Legalitas Organisasi Dipertaruhkan, KNPI Menantang Balik!
Kejadian memalukan ini adalah tindak lanjut dari Musyawarah Daerah (Musda) yang telah mengesahkan semua keputusan dan Surat Keputusan (SK) kepengurusan sesuai mata hukum yang berlaku. KNPI yang dipimpin oleh Farizan di Kabupaten Bogor, dan memiliki payung hukum dari Ketua Umum DPD KNPI Jawa Barat Rahmat Hidayat, S.H., serta Ketua Umum DPP KNPI Dr. Ali Hanafiah (yang menduduki Gedung DPP KNPI Indonesia), menegaskan bahwa legalitas mereka tegak lurus dan tak terbantahkan.
”Kami berdiri tegak di atas regulasi dan legal standing yang jelas. Kami tak akan gentar oleh upaya-upaya murahan untuk memecah belah dan mengintervensi rumah tangga organisasi kami,” tegas seorang fungsionaris.
Farizan, Pemuda Bukan Arena Adu Jotos, Kami Menuntut Pemerintah Turun Tangan!
Ketua DPD KNPI Kabupaten Bogor, Farizan, tak bisa menutupi kekecewaannya. Ia secara lantang mendesak Pemerintah Kabupaten Bogor untuk segera turun tangan dan bersikap adil. Ia menekankan bahwa hak setiap pemuda untuk diakomodir adalah sama, bukan hanya kelompok tertentu.
”Tujuan kami sebetulnya adalah menginginkan bahwa pemuda ini bersatu. Pemuda ini bisa saling berkontribusi dalam kemajuan Kabupaten Bogor. Pemuda bukan arena adu jotos intervensi politik!” serunya dengan nada meninggi.
Farizan menegaskan, persoalan ini tidak akan berhenti hanya sampai di sini. Pihaknya berencana membawa dan menunjukkan SK kepengurusan yang sah kepada seluruh stakeholder di Kabupaten Bogor sebagai bukti legalitas, sekaligus menjadi sinyal bahwa mereka siap menghadapi permainan kotor ini di ranah yang lebih luas.
”Kami akan buktikan bahwa yang sah adalah yang sah. Siapapun yang mencoba mengintervensi proses hukum organisasi kami, siap-siap berhadapan dengan konsekuensi hukum!” tutupnya.
(Rossa)
