BANGGAI KEPULAUAN – BTN 22/01/2026-Keluarga Pelajar Mahasiswa Indonesia (KPMI) Banggai Kepulauan (Bangkep) Gorontalo melakukan audiensi resmi dengan Pemerintah Daerah Banggai Kepulauan. Pertemuan ini bukan sekedar seremoni, melainkan upaya mahasiswa mengevaluasi arah pembangunan daerah yang dinilai masih menyisakan banyak rapor merah terkait inklusivitas dan keadilan sosial.
KPMI Bangkep memposisikan diri sebagai mitra kritis yang membawa mandat aspirasi masyarakat, menuntut pemerintah daerah untuk lebih dari sekedar menjalankan rutinitas birokrasi, melainkan melakukan akselerasi nyata.
Sekretaris Umum KPMI Bangkep, Hayati, yang mewakili Ketua Umum periode 2025–2026, menegaskan bahwa kehadiran mahasiswa adalah panggilan sejarah. Ia memperingatkan bahwa kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat hanya akan menjadi catatan kosong di atas kertas.
“Mahasiswa tidak boleh hanya berdiri di luar pagar melihat daerahnya dibangun tanpa arah yang jelas. Kami hadir untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil Pemda benar-benar bermuara pada perut dan kesejahteraan rakyat Banggai Kepulauan,” tegas Hayati.
Kritik tajam datang dari Ketua Dewan Pengarah KPMI Bangkep, Irfan Kahar. Ia menyoroti fenomena ketimpangan infrastruktur yang masih menganga lebar, terutama di wilayah pelosok dan kepulauan.
“Jangan bicara kemajuan jika akses jalan, telekomunikasi, dan air bersih masih menjadi barang mewah di pelosok Bangkep. Pembangunan yang tidak merata hanya akan memelihara kesenjangan ekonomi dan memutus akses layanan publik bagi masyarakat kecil,” tukas Irfan.
Tak hanya fisik, KPMI juga menggugat strategi ekonomi daerah. KPMI menilai potensi raksasa di sektor perikanan, kelautan, dan UMKM masih dikelola dengan pola lama yang belum optimal. Mereka mendesak Pemda untuk menciptakan kebijakan ekonomi yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat akar rumput, bukan sekedar mengejar angka pertumbuhan statistik yang semu.
Dua poin krusial yang juga menjadi tuntutan utama adalah,KPMI menuntut Pemda untuk konsisten dan transparan dalam penyelenggaraan beasiswa. Akses pendidikan tinggi harus diperluas sebagai bentuk investasi SDM jangka panjang, bukan sekedar bantuan sosial yang bersifat temporal.
KPMI mendorong pengadaan sekretariat sebagai pusat konsolidasi intelektual. Bagi mahasiswa, sekretariat adalah simbol pengakuan negara terhadap eksistensi pemuda sebagai mitra strategis pembangunan.
Audiensi yang berlangsung dinamis ini diakhiri dengan penegasan bahwa KPMI Bangkep akan terus mengawal setiap butir tuntutan tersebut. Mereka berharap dialog ini tidak menjadi ‘angin lalu’ birokrasi, tetapi ditransformasikan menjadi program kerja yang nyata dan terukur.
Secara kelembagaan, KPMI Bangkep tetap konsisten pada garis perjuangan, menjadi bagian dari solusi sekaligus pengawas yang paling berisik jika kepentingan rakyat diabaikan.
Khr
