BANGGAI LAUT – BTN 11/04/2026-Gebrakan Tim Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Banggai Laut saat menggeledah kantor Dinas PMD-P3A beberapa waktu lalu kini menyisakan residu kecurigaan. Publik mulai bertanya-tanya: Apakah aksi penggeledahan itu murni penegakan hukum yang progresif, atau sekedar “gertak sambal” untuk menaikkan nilai tawar di bawah meja?
Langkah upaya paksa (penggeledahan) adalah tindakan hukum yang sangat serius. Namun, pasca-aksi dramatis tersebut, Kejari Banggai Laut justru memilih bungkam seribu bahasa. Keheningan ini tidak hanya aneh, tapi juga berbahaya bagi marwah institusi. Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, rakyat berhak tahu ke mana arah anggaran negara yang digerogoti.
Absennya konferensi pers atau pemaparan progres perkara melahirkan spekulasi liar. Apakah korps Adhyaksa sedang “bermain petak umpet” dengan fakta? Atau jangan-jangan, taring mereka mendadak tumpul begitu mencium aroma kekuasaan yang lebih tinggi?
Ketertutupan informasi ini sangat kontras dengan standar operasional prosedur (SOP) penanganan kasus korupsi yang lazimnya bersifat transparan. Spekulasi mengenai adanya “intervensi tangan gaib” dari elit birokrasi lokal kini menguat. Ada kekhawatiran nyata di tengah masyarakat bahwa penggeledahan tersebut hanyalah panggung sandiwara untuk memberi kesan “bekerja”, padahal di balik layar, lobi-lobi politik sedang gencar dilakukan untuk menjinakkan penyidik.
Jika Kejari terus-menerus “Bungkam”, publik wajar berasumsi bahwa hukum di Banggai Laut sedang mempertontonkan wajah aslinya,Tajam ke bawah kepada perangkat desa yang lemah, namun mendadak santun dan ragu di hadapan pejabat berkerah putih.
”Rakyat Banggai Laut tidak butuh tontonan penggeledahan yang berakhir antiklimaks. Kami butuh tersangka, bukan sekedar sitaan berkas yang akhirnya berdebu di lemari arsip,” tegas seorang aktivis anti-korupsi dengan nada getir.
Kini, bola panas ada di tangan Kepala Kejaksaan Negeri Banggai Laut. Apakah ia berani keluar dari zona nyaman dan menunjukkan siapa “aktor intelektual” di balik dugaan rasuah di Dinas PMD? Ataukah penggeledahan tempo hari hanya akan dicatat sebagai seremonial belaka tanpa hasil nyata?
Jangan sampai penegakan hukum di tanah Banggai Laut berubah fungsi menjadi alat tawar-menawar politik. Publik menanti jawaban konkret.
Apa hasil dari penggeledahan tersebut?
Mengapa hingga kini belum ada penetapan tersangka?
Siapa yang sedang dilindungi oleh bungkamnya pihak Kejaksaan?
Hingga berita ini naik cetak, upaya konfirmasi kepada pihak Kejari terus akan dilakukan, namun hanya tembok kebuntuan yang didapat. Jika dalam waktu dekat tidak ada kejelasan, maka sah bagi rakyat untuk bertanya,Apakah keadilan di Banggai Laut telah habis terjual untuk kepentingan elit?
