BANGGAI, BTN 1 Februari 2026 – Krisis integritas yang menghantam Desa Longkoga Timur kini memasuki babak baru. Di tengah mencuatnya skandal pungutan liar (pungli) dan pencatutan lembaga pertanahan, publik mulai menyoroti kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Banggai serta Pemerintah Kecamatan Bualemo yang dinilai “mandul” dalam bertindak.
Hingga detik ini, Dinas PMD Kabupaten Banggai dituding hanya melontarkan pernyataan normatif tanpa langkah konkret di lapangan. Publik mulai jengah dengan narasi-narasi birokrasi yang dianggap sebagai “pepesan kosong”.
”Dinas PMD jangan hanya pintar berteori atau sekedar bicara di balik meja. Rakyat butuh bukti nyata, bukan janji manis yang tidak memiliki taring penegakan hukum,” tegas aktivis pemerhati korupsi setempat.
Kritik tajam juga diarahkan kepada Camat Bualemo. Alih-alih turun langsung menyelesaikan kekacauan administrasi dan dugaan pemerasan di wilayahnya, sang Camat justru dinilai lebih aktif bersuara di media sosial tanpa ada tindakan nyata (Action).
Publik menilai ada ketimpangan antara narasi di media sosial dengan realitas di lapangan. Jika Camat tetap memilih bungkam secara fisik dan hanya berani di dunia maya, wajar jika masyarakat berasumsi bahwa Camat dan Dinas PMD sedang melakukan pembiaran terhadap kebobrokan yang terjadi di Longkoga Timur.
Asumsi liar yang berkembang di tengah publik bahwa “tindakan adalah nol” menjadi beban moral bagi Pemerintah Daerah. Kasus Longkoga Timur bukan sekedar masalah administrasi biasa, melainkan dugaan pelanggaran hukum berat yang mencoreng institusi negara.
Masyarakat menuntut.Dinas PMD segera mencopot oknum yang terlibat dan melakukan audit investigatif terbuka.
Camat Bualemo untuk segera menunjukkan bukti otentik langkah pengawasan, bukan sekedar status atau komentar di media sosial.
Aparat Penegak Hukum untuk segera memanggil pihak-pihak yang disebutkan dalam skandal ini.
Jangan biarkan kepercayaan publik runtuh karena birokrasi yang hanya mahir dalam kata-kata, namun lumpuh dalam tindakan
Redaksi
