MATANGA, BTN – Gelombang desakan dari warga Desa Matanga terhadap Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kian menguat. Warga menuntut BPD untuk segera membentuk panitia penjaringan demi menjamin keberlanjutan alur roda pemerintahan dan stabilitas pembangunan di desa tersebut. 1/08/2026
Langkah kritis yang diambil oleh warga Desa Matanga ini merupakan wujud kepedulian nyata terhadap tata kelola pemerintahan desa. Mereka menginginkan proses demokrasi di tingkat lokal berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Desakan publik ini muncul bukan tanpa alasan mendasar. Masyarakat menilai agenda kepemimpinan yang sangat krusial ini terkesan diabaikan dan diulur-ulur oleh BPD setempat tanpa adanya kejelasan agenda kerja yang pasti.
Kondisi tersebut memicu kekecewaan mendalam di tengah masyarakat. Bahkan dalam sebuah forum diskusi warga, salah seorang tokoh lokal secara terbuka mempertanyakan sejauh mana pemahaman dan komitmen BPD dalam menjalankan tugas pokok serta fungsinya.
Pertemuan terbuka yang berlangsung hangat tersebut dihadiri oleh jajaran tokoh masyarakat, tokoh pemuda, hingga elemen warga setempat. Turut hadir di sela-sela rapat, salah seorang anggota DPRD yang juga merupakan putra asli kelahiran Desa Matanga.
Kehadiran wakil rakyat tersebut semakin menegaskan pentingnya penyelesaian polemik yang sedang terjadi. Warga berharap keterlibatan berbagai pihak dapat mendorong BPD untuk bergerak lebih cepat dan responsif terhadap aspirasi konstituennya.
Secara tegas, masyarakat mendesak BPD Desa Matanga agar segera menggelar forum resmi dengan mengundang perwakilan warga, tokoh pemuda, serta para kepala dusun. Pertemuan ini krusial untuk memaparkan lini masa (timeline) kerja yang jelas dan terukur.
Menanggapi situasi yang kian berkembang, peserta forum bersepakat membentuk perwakilan khusus. Utusan warga ini ditugaskan untuk mengawal dan menyuarakan langsung pernyataan sikap serta desakan masyarakat secara formal kepada pimpinan BPD.
Transparansi dan ketegasan sikap dari BPD Desa Matanga kini sangat dinantikan oleh seluruh lapisan warga. Pemenuhan hak-hak demokrasi di tingkat desa menjadi kunci utama dalam menjaga kondusivitas serta kepercayaan publik terhadap jalannya pemerintahan desa.
