TOTIKUM, BANGKEP– BTN 09/03/2026-Kemarahan masyarakat Kecamatan Totikum terhadap karut-marut distribusi energi di wilayahnya kini berada di titik didih. Secara tegas dan terbuka, warga mendesak Pertamina Pusat untuk segera menghentikan sementara seluruh pasokan BBM ke SPBU Kompak Sobonon.
Tuntutan ekstrem ini muncul bukan tanpa alasan. Rakyat lebih memilih membeli BBM eceran atau menempuh jarak jauh ke Salakan daripada melihat kuota mereka terus-menerus “dirampok” di tengah jalan oleh oknum tak bertanggung jawab.
Masyarakat Totikum menyampaikan pesan keras kepada jajaran petinggi Pertamina. Mereka menolak keras masuknya stok baru jika hanya akan dijadikan alat untuk menenggelamkan borok distribusi yang sudah berlangsung lama.
”Kami minta Pertamina Pusat tegas! Jangan ada lagi BBM masuk ke SPBU Kompak Sobonon sebelum ditelusuri ke mana hilangnya BBM milik masyarakat selama ini. Jika dipaksakan masuk sekarang, kasus yang lama pasti akan ditenggelamkan dan dianggap selesai. Kami tidak mau itu terjadi!” ujar salah seorang perwakilan warga dengan nada tinggi.
Sikap patriotik ditunjukkan warga setempat yang menyatakan kesiapan mereka memikul beban biaya lebih mahal demi membongkar praktik mafia BBM di wilayah mereka.
”Biar saja kami melaut dengan membeli BBM di pengecer, atau kami harus jauh-jauh ke Salakan. Itu lebih terhormat daripada melihat solar masuk ke SPBU sini lantas di tengah jalan ‘dirampok’ oleh oknum-oknum rakus yang hanya mementingkan diri sendiri,” tegas warga lainnya.
Narasi “Pelayanan Prima” yang diklaim SBM maupun penanggung jawab SPBU kini dianggap sebagai pepesan kosong. Dugaan kuat mengarah pada adanya skenario sistematis di mana BBM raib sebelum menyentuh nosel SPBU. Masyarakat mencurigai adanya oknum-oknum yang bermain di jalur distribusi, membuat jatah untuk rakyat Totikum menguap secara misterius.
Kondisi ini merupakan penghinaan nyata terhadap hak-hak warga kepulauan. Publik kini menantang Pertamina Pusat,Apakah mereka memiliki nyali untuk melakukan audit investigatif menyeluruh terhadap SPBU Kompak Sobonon, ataukah akan membiarkan aksi “perampokan” hak rakyat ini terus berjalan di bawah perlindungan laporan formalitas yang palsu?
Redaksi
