SBD, BTN — Persoalan di Desa Rada Loko bukan hanya tentang rumah yang reyot, tetapi juga kegagalan sistemik dalam perencanaan pembangunan. Tidores Tari Pata (76) menegaskan bahwa usulan mengenai listrik, air bersih, dan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) selalu muncul dalam forum Musrenbang tingkat desa hingga kecamatan. Namun, kenyataannya usulan tersebut selalu menguap tanpa realisasi. 16/02/2026
“Ini menyangkut kebutuhan dasar hidup manusia. Apa yang tidak terealisasi tahun lalu, akan terus kami suarakan. Pemerintah daerah jangan hanya duduk di belakang meja, kami undang untuk turun langsung ke titik-titik yang masih gelap gulita ini,” tegas Leki dengan nada bicara yang bergetar menahan kecewa.
Selain isu kelistrikan, normalisasi drainase di sepanjang jalan utama desa juga menjadi usulan mendesak yang hingga kini terabaikan. Warga menuntut agar Pemda Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) memastikan usulan ini masuk dalam skala prioritas pembangunan tingkat kabupaten tahun 2026.
Kritik tajam pun mengarah pada kepemimpinan Kepala Desa Rada Loko, Donatus Djapa Ndoda. Warga menilai, masa jabatan yang sudah memasuki periode ketiga seharusnya sudah cukup untuk menuntaskan masalah layanan dasar seperti listrik dan rumah layak huni.
”Sudah tiga periode menjabat, tapi kami masyarakat di bawah belum juga merasakan apa itu kesejahteraan. Kemana larinya anggaran desa yang miliaran rupiah itu selama belasan tahun ini?” pungkas Tari Pata.
Hingga berita ini diturunkan, Media Berantas Tipikor News telah berupaya melakukan klarifikasi dan konfirmasi kepada Kepala Desa Rada Loko, Donatus Djapa Ndoda. Namun, upaya konfirmasi tersebut menemui jalan buntu; saat dihubungi via telepon seluler, nomor yang bersangkutan dalam keadaan tidak aktif. Bungkamnya pihak pemerintah desa semakin memperkuat tanda tanya besar di tengah masyarakat terkait transparansi pengelolaan dana desa.
Laporan: Kabiro SBD
