LUWUK TIMUR – Banggai Sulteng BTN-09/03/2026-Kondisi infrastruktur di Desa MPP, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai, kini berada di titik nadir. Sebuah plat deker yang menjadi akses vital warga tampak rusak parah dan berlubang, menganga lebar seolah siap menelan korban jiwa. Ironisnya, di tengah narasi “jalan mulus” yang kerap didengungkan, pemandangan di lapangan justru menunjukkan pengabaian sistematis dari pemerintah daerah maupun provinsi.
Kerusakan plat deker ini bukan terjadi kemarin sore. Lubang-lubang besar yang menembus struktur jalan sudah lama dibiarkan tanpa ada upaya perbaikan, apalagi pengamanan bagi pengendara. Warga setempat mulai gerah dengan sikap abai para pemangku kebijakan yang terkesan “tutup mata” meski jalur ini kerap dilalui kendaraan dinas pejabat maupun legislatif.
“Kami sebagai pengguna jalan ini sebenarnya tidak menuntut muluk-muluk dulu. Kalau memang belum bisa dibangun plat deker yang baru, minimal ditimbun dulu! Jangan dibiarkan menganga begitu saja,” cetus salah satu warga dengan nada tinggi. Menurutnya, tindakan darurat seperti penimbunan lubang adalah bentuk kepedulian paling dasar yang seharusnya bisa dilakukan instansi terkait sebelum jatuh korban.
Kekecewaan masyarakat semakin memuncak mengingat pola klasik yang selalu berulang,infrastruktur hanya menjadi komoditas politik. Saat Pemilu atau Pilkada mendekat, desa ini mendadak ramai dikunjungi pencari suara dengan janji-janji manis yang melampaui rasa madu. Namun, begitu kursi kekuasaan diraih, janji tersebut menguap bersama debu jalanan yang rusak.
”Madu itu manis, tapi janji politik jauh lebih manis dan seringkali lebih bohong. Kami sudah kenyang dengan janji-janji saat kampanye. Begitu terpilih, lubang ini tetap menjadi milik kami, bukan milik mereka,” tambah warga tersebut.
Kritik tajam ini menjadi rapor merah bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), baik di tingkat Kabupaten Banggai maupun Provinsi Sulawesi Tengah. Membiarkan kerusakan fasilitas publik dalam waktu lama,bahkan tanpa upaya penanganan darurat seperti penimbunan,bukan sekedar kelalaian teknis, melainkan bentuk pengkhianatan terhadap hak masyarakat atas keamanan bertransportasi.
Masyarakat Desa MPP kini menuntut aksi nyata, bukan sekedar kunjungan lapangan tanpa realisasi. Jika pemerintah terus memilih bungkam, maka jangan salahkan jika mosi tidak percaya publik akan terus membesar, terutama saat pesta demokrasi mendatang kembali digelar.
Kalimat “minimal ditimbun dulu” adalah poin yang sangat sederhana secara Dimata publik. Akan tetapi Ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah cukup bersabar, namun pemerintah bahkan gagal melakukan hal paling sepele sekalipun.
Redaksi
