PURWAKARTA –BTN 14/07/2026- Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, menjadi saksi sejarah baru bagi penguatan tata kelola kelembagaan desa di Indonesia. Ribuan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari berbagai penjuru tanah air berkumpul untuk menghadiri agenda nasional tersebut.
Para peserta memadati Alun-Alun Pasanggrahan Pajajaran pada Senin (13/7/2026) kemarin. Mereka hadir untuk menyaksikan pelantikan Pengurus Pusat Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) masa bakti 2026-2032.
Momen bersejarah ini juga dirangkaikan dengan pelantikan Ikatan Purna PABPDSI (IKAPABPDSI). Selain itu, dilakukan pula pengesahan enam Satuan Tugas Nasional (Satgasnas) PABPDSI sebagai langkah taktis memperkuat peran legislatif desa dalam mendorong kemajuan bangsa.
Sebanyak 149 pengurus pusat yang merupakan keterwakilan dari setiap provinsi di Indonesia dilantik dalam kesempatan tersebut. Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Pembina PABPDSI Pusat yang juga menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman, S.E., M.M., M.H.
Agenda nasional ini turut dihadiri oleh Menteri Desa Yandri Susanto, yang dalam kesempatan itu didapuk sebagai “Bapak BPD Indonesia”. Hadir pula perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi, serta jajaran Forkopimda Kabupaten Purwakarta.
Dalam sambutannya, Jenderal (Purn.) Dudung Abdurachman menegaskan bahwa BPD memegang peran yang sangat strategis. Lembaga ini diharapkan mampu mengawal keberhasilan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, khususnya poin keenam Asta Cita, yakni membangun dari desa dan dari bawah.
”Tugas saya adalah memastikan seluruh program pemerintah berjalan tepat sasaran. BPD berada di garis terdepan tata kelola desa,” ujar Dudung di hadapan ribuan kader PABPDSI yang hadir.
Mantan Panglima TNI tersebut menambahkan bahwa masa depan Indonesia sangat ditentukan oleh kemajuan 75.000 desa. Wilayah-wilayah ini menjadi tempat tinggal bagi sebagian besar masyarakat Indonesia.
Dudung memaparkan, desa bukan sekadar wilayah administratif melainkan motor pertumbuhan ekonomi yang hidup dengan kearifan lokal. Semangat gotong royong dan musyawarah diharapkan diakselerasi oleh kepengurusan baru PABPDSI demi mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045.
Di sela-sela puncak acara, Ketua Umum PABPDSI Pusat terpilih, Fery Radiansyah, M.M., secara terbuka menyampaikan aspirasi dari seluruh anggota BPD di Indonesia. Aspirasi tersebut ditujukan langsung kepada KSP Dudung Abdurachman dan Mendes Yandri Susanto.
PABPDSI memohon adanya diskresi kebijakan dari Presiden terkait standarisasi tunjangan dan dana operasional BPD. Hal ini dinilai penting untuk menunjang kinerja pengawasan di tingkat pemerintahan desa.
”Kami menyuarakan aspirasi rekan-rekan BPD se-Indonesia agar ada keberpihakan nasib melalui kebijakan khusus,” ujar Fery dalam pidatonya saat menyampaikan poin-poin tuntutan organisasi.
Kebijakan khusus yang dimaksud salah satunya adalah penetapan standarisasi tunjangan dan operasional BPD. Organisasi ini mengusulkan alokasi dana berada di kisaran 2 persen yang bersumber dari Dana Desa (DD).
Sementara itu, Ketua PABPDSI Sulawesi Tengah, Roike Lambidju, menjelaskan bahwa pelantikan ini merupakan puncak dari rangkaian kegiatan yang telah berlangsung sejak Sabtu (11/7/2026). Roike sendiri dilantik sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Anggota dan Organisasi Desa.
”Melalui rangkaian Raker dan Retreat Nasional yang digelar sejak 11 hingga 13 Juli ini, para pengurus mendapatkan pembekalan materi yang sangat komprehensif langsung dari Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, dan Kantor Staf Presiden,” pungkas Roike menutup penjelasannya kepada awak media.
Redaksi/tim
