BANGGAI KEPULAUAN – BTN 07/02/2026-Aroma ketidakberanian dan lambannya roda birokrasi di Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) kian menyengat. Praktik ini sebagian pejabat yang gemar merumitkan persoalan sederhana dan menunda penyelesaian masalah kini dituding sebagai “penyakit kronis” yang sengaja dipelihara, mengarahkan daerah ini menuju kegagalan kepemimpinan yang nyata.
Budaya birokrasi yang lamban dan ragu-ragu dalam mengambil keputusan bukan sekedar masalah teknis, melainkan cerminan mentalitas sebagian pejabat yang tidak kompeten. Masalah-masalah kecil di tingkat desa maupun kabupaten yang seharusnya bisa tuntas dalam hitungan hari, justru dibiarkan berlarut-larut hingga menumpuk dan “membusuk” di meja kekuasaan.
Kondisi ini memicu kecurigaan publik. Apakah ini bentuk ketidakmampuan, ataukah ada kesengajaan untuk melindungi kepentingan tertentu dengan cara mengulur waktu?
Praktisi hukum sekaligus pegiat anti-korupsi Bangkep, Muhammad Saleh Gasin, SH., MH., memberikan kritik pedas terhadap fenomena ini. Menurutnya, kegagalan pejabat dalam bertindak cepat adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanat publik.
“Sebagian Pejabat yang gemar merumitkan persoalan sederhana adalah bukti nyata dekadensi mental birokrasi kita. Jika pola ini terus dipelihara dan menjadi karakter kekuasaan, maka Banggai Kepulauan sedang diarahkan menuju masa depan yang dikelola oleh ketidakberanian,” tegas Saleh Gasin.
Ia menambahkan bahwa kepastian hukum dan efektivitas pemerintahan tidak akan pernah tercapai jika pemimpinnya lebih memilih “main aman” daripada menegakkan aturan. “Jangan sampai publik menyimpulkan bahwa diamnya Bupati dan jajarannya adalah bentuk perlindungan terhadap oknum-oknum yang bermasalah. Itu fatal bagi marwah daerah,” pungkasnya.
Jika Bupati Banggai Kepulauan tidak segera melakukan “operasi pembersihan” terhadap mentalitas pejabat yang lamban dan ragu ini, maka visi pembangunan Bangkep hanya akan menjadi narasi kosong di atas kertas. Masyarakat tidak butuh pejabat yang pandai bersilat lidah dan merumitkan aturan,masyarakat butuh eksekusi dan keberanian.
Kini pilihannya ada di tangan pemegang kekuasaan.memutus rantai birokrasi yang membusuk ini, atau membiarkan daerah ini tenggelam dalam kegagalan kepemimpinan yang permanen.
Redaksi
