BANGGAI KEPULAUAN – BTN 20/01/2026-Proyek ambisius destinasi wisata Modile Water Park di Desa Mamulusan, Kecamatan Liang, kini berdiri layaknya “monumen mati”. Anggaran Dana Desa yang mencapai ratusan juta rupiah, yang seharusnya menjadi napas ekonomi warga, justru menuai polemik besar akibat kualitas bangunan yang dinilai asal-asalan dan manajemen yang gelap gulita.
Kondisi ini memicu reaksi keras dari warga setempat yang menilai adanya ketimpangan tajam antara nilai investasi dengan realita fisik di lapangan.
Berdasarkan investigasi dan pantauan warga, wajah Modile Water Park jauh dari standar destinasi wisata bernilai ratusan juta. Dinding bangunan terlihat kasar, sapuan cat mulai mengelupas meski proyek terbilang baru, serta struktur beton yang tidak rapi. Minimnya fasilitas pendukung semakin mempertegas kesan bahwa proyek ini dikerjakan tanpa perencanaan matang.
“Ini bukan soal selera, tapi soal akal sehat. Bagaimana anggaran rakyat sebesar itu hanya menghasilkan bangunan dengan kualitas seperti ini?” cetus Yoldi Marsel K, salah satu warga Desa Mamulusan. Menurutnya, jurang perbedaan antara besarnya dana dan hasil fisik terlalu lebar untuk sekedar disebut “kesalahan teknis”.
Tak hanya soal fisik, manajemen aset desa tersebut kini berada dalam status “tak bertuan”. Hingga saat ini, warga tidak mendapatkan informasi transparan mengenai
Siapa pengelola resmi objek wisata tersebut.
Mekanisme operasional dan biaya perawatan.
Alur pendapatan (PADes) yang seharusnya kembali ke kas desa.
“Kawasan ini seolah dibangun hanya untuk ditinggalkan. Tidak ada konsep keberlanjutan. Alih-alih jadi sumber uang bagi desa, tempat ini malah jadi beban dan simbol ketidakefektifan anggaran,” tambah Yoldi.
Masyarakat Desa Mamulusan kini mendesak adanya evaluasi total dan audit transparan terkait penggunaan Dana Desa pada proyek tersebut. Mereka mengingatkan bahwa setiap rupiah yang keluar adalah uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum.
Jika tuntutan ini diabaikan, warga khawatir krisis kepercayaan terhadap aparatur desa akan semakin meluas. Kasus Mamulusan ini menjadi alarm keras bagi pengawasan Dana Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan agar tidak lagi menjadi ladang proyek “siluman” yang minim manfaat bagi rakyat kecil.
Jein
