PALU, BTN 7 Februari 2026 – Dinas Pendidikan memberikan respon cepat terkait mencuatnya dugaan penggelembungan jumlah siswa penerima dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) yang tengah menjadi sorotan publik.
Kepala Dinas Pendidikan, Harry Saputra, menyatakan pihaknya bergerak sigap untuk menyisir data yang dianggap tidak valid. Ia menegaskan tidak akan menoleransi adanya oknum yang berani memanipulasi data demi keuntungan pribadi atau golongan.
”Mohon info terkait data Bosda yang tidak valid. Kami akan segera melakukan kroscek di lapangan. Jika informasinya detail, segera kami tindak tegas dengan menonaktifkan posisi Kepala Sekolahnya demi percepatan penanganan administratif,” tegas Harry Saputra saat memberikan klarifikasi, Sabtu (7/2).
Langkah proaktif ini diambil sebagai bentuk komitmen Dinas Pendidikan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas anggaran pendidikan. Harry juga menyampaikan apresiasinya kepada pihak media yang berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan publik.
Dinas akan melakukan validasi ulang terhadap data siswa untuk memastikan kesesuaian antara jumlah di lapangan dengan daftar penerima bantuan.
Kepala Sekolah yang terbukti melakukan manipulasi data terancam dicopot dari jabatannya sebagai langkah tegas pemerintah.
Pihak dinas membuka ruang koordinasi yang luas bagi insan pers untuk memberikan detail sekolah yang bermasalah agar penanganan bisa dilakukan secara kilat.
Sikap responsif Kadis Pendidikan ini diharapkan dapat menjadi peringatan keras bagi seluruh satuan pendidikan di Sulawesi Tengah agar lebih disiplin dan jujur dalam mengelola dana Bosda.
Redaksi
