NUHON,Banggai BTN 17/01/2026– Integritas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Banggai kini berada di titik nadir. Sebuah drama di hari libur yang dipertontonkan oknum pejabat PMD di Desa Tobelombang, Kecamatan Nuhon, menguak tabir kecurigaan publik atas pengelolaan Dana BUMDes yang beraroma “Busuk”
Bukan tanpa alasan warga mencibir. Kehadiran tim PMD di lapangan terendus tepat saat dana Ketahanan Pangan BUMDes Tobelombang senilai Rp170 Juta baru saja mendarat di rekening bendahara. Bak pepatah “ada gula ada semut”, para abdi negara ini rela membuang waktu liburnya demi “berbakti” di desa yang dananya sedang cair.
Kejanggalan paling fatal terungkap dari internal PMD sendiri. Kabid PMD, Anto Sangkota, secara mengejutkan mengaku buta akan kegiatan tersebut.
“Tidak ada info ke saya. Saya tidak tahu juga,” ungkapnya singkat.
Jika seorang Kepala Bidang saja tidak mengetahui pergerakan anak buahnya, muncul pertanyaan liar. Siapa yang mengomandoi “gerilya” ini? Apakah ini gerakan liar oknum demi keuntungan pribadi, ataukah ada instruksi khusus dari “langit” yang sengaja melompati prosedur birokrasi? Kepala Dinas PMD, Hasan Baswan, pun memilih jurus bungkam dan menghindar dari konfirmasi wartawan.
”SIlahkan komunikasi langsung saja dengan kabidnya,dia yang menangani BUMDES,sembari mengirimkan nomor hp kepala Bidang yang dimaksud
Publik semakin dibuat geleng-geleng kepala dengan pola koordinasi yang digunakan. Sebuah lembaga negara yang membina desa, justru mempertontonkan tata kelola “ecek-ecek”. Undangan kunjungan hanya lewat telepon dan lisan, tanpa surat tugas resmi.
Sikap amatir ini bahkan memicu teguran keras dari BPD Desa Tobelombang di lokasi kegiatan. BPD secara terbuka “menyentil” Direktur BUMDes agar kedepannya menghargai tata krama birokrasi. Bagaimana mungkin PMD memberikan materi tentang kelembagaan, sementara mereka sendiri datang dengan cara yang tidak melembaga?
Dibalik dalih pemberian materi pembukuan, masyarakat menduga ada upaya “pengondisian” di bawah tangan sebelum anggaran Rp170 juta itu terserap habis. Kedok pembinaan teknis di hari libur dinilai hanya sebagai alibi untuk memuluskan transaksi kepentingan di luar pengawasan publik.
Masyarakat Tobelombang kini mendesak aparat penegak hukum dan Inspektorat Banggai untuk memantau pergerakan ini. Rakyat tidak butuh pejabat yang rajin di hari libur hanya saat ada “bau uang”. Rakyat butuh transparansi, bukan gerilya birokrasi yang penuh misteri.
Sampai berita ini ditayangkan,Belum diketahui,Siapa yang memberikan perintah tugas kepada Pihak pihak oknum Dinas PMD yang turun ke Tobelombang tadi
Redaksi
