PEKANBARU, BTN – Gerakan Aktivis Mahasiswa (GERAM) Provinsi Riau menabuh genderang perang terhadap dugaan praktik korupsi di jantung pemerintahan Kabupaten Kampar. Massa menyatakan akan segera turun ke jalan untuk mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau mengusut tuntas aroma busuk dalam pengelolaan anggaran di Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kampar. 07/02/2026
Fokus utama tuntutan GERAM tertuju pada alokasi dana pemeliharaan kendaraan dinas tahun anggaran 2024 yang menembus angka fantastis, yakni lebih dari Rp4 miliar. Angka ini dinilai tidak masuk akal dan sarat akan manipulasi.
Koordinator Lapangan GERAM, Diki Syahputra, mempertanyakan urgensi dan transparansi penggunaan dana jumbo tersebut.
“Anggaran ini sangat fantastis dan melukai rasa keadilan masyarakat. Kami mempertanyakan, kendaraan apa yang dipelihara hingga menelan biaya miliaran? Berapa unitnya? Siapa penggunanya? Jangan sampai ini hanya menjadi ‘sapi perah’ oknum tertentu demi kepentingan pribadi,” tegas Diki dalam keterangan persnya, Rabu (04/02/2026).
Berdasarkan investigasi internal GERAM, ditemukan rincian yang dianggap janggal:
- Rp1,6 Miliar: Dialokasikan untuk jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas perorangan/jabatan.
- Rp2,4 Miliar: Untuk pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional yang mengalami lonjakan drastis.
”Pola kenaikan anggaran ini tidak memiliki basis logika yang jelas. Kami menduga ada praktik korupsi terstruktur yang sengaja disisipkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran,” tambah Diki.
Tak berhenti di soal kendaraan, GERAM juga membidik “borok” lain di Bagian Umum Setda Kampar sepanjang periode 2023–2025. Dugaan penyimpangan mulai dari anggaran makan-minum hingga indikasi kuat Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Fiktif masuk dalam radar pengawasan mereka.
Atas temuan-temuan tersebut, GERAM mengeluarkan pernyataan sikap tegas:
- Mendesak Kejati Riau segera memanggil dan memeriksa Kepala Bagian Umum Setda Kampar atas dugaan kerugian negara.
- Mendesak Pj Bupati Kampar untuk segera mencopot Kabag Umum sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas kegaduhan dan dugaan maladministrasi ini.
- Ancaman Eskalasi Massa: Jika tidak ada tindakan nyata dari penegak hukum, mahasiswa memastikan akan melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran.
”Ini bukan sekedar gertakan. Ini adalah perlawanan terhadap dugaan perampokan uang rakyat secara sistematis. Kami akan pastikan kasus ini tidak menguap begitu saja,” tutup Diki dengan nada geram.
