Salakan, Banggai Kepulauan – BTN-27/10/2025 peringatan keras kepada masyarakat Bangkep dan seluruh pihak pelaksana proyek di wilayah Bangkep untuk waspada terhadap modus pencatutan nama pejabat.Kasat Reskrim Polres Bangkep,AKP Anton S Mawola S.Kom
Peringatan ini terkait adanya upaya oknum tak bertanggung jawab yang mengatasnamakan diri sebagai “Anton, Kasat Reskrim Polres Bangkep” untuk meminta data kontak pihak kontraktor.
Indikasi terbaru menunjukkan bahwa oknum tersebut telah menghubungi Pimpinan Redaksi Media Berantastipikornews untuk meminta nomor pemilik perusahaan atau pelaksana proyek, yang diketahui salah satunya adalah Proyek Pembangunan Pengaman Pasang Surut Desa Tombos.
Bantahan Tegas dan Klarifikasi Resmi
Setelah dikonfirmasi langsung, Kasat Reskrim Polres Bangkep,AKP Anton,Ia membantah keras bahwa dirinya tidak pernah menggunakan nomor telepon baru atau menghubungi pihak mana pun untuk meminta data kontraktor melalui jalur informal.
”Saya tegaskan, saya tidak pernah menghubungi pihak media atau kontraktor untuk meminta nomor kontak atau data pribadi melalui nomor yang tidak dikenal.seluruh tugas dan koordinasi resmi kami lakukan sesuai prosedur baku,” ujar Kasat Reskrim.
Imbauan ini,Jangan Sampai Terjadi Pemerasan
Upaya pencatutan nama ini diyakini sebagai langkah awal untuk menjebak korban dan berpotensi menjadi modus pemerasan di kemudian hari, dengan dalih (alibi) menggunakan nama Kasat Reskrim atau mengatasnamakan perintah dari kepolisian.
Oleh karena itu,
Kasat Reskrim Polres Bangkep AKP Anton S Mawola S.Kom mengimbau masyarakat luas, terutama kontraktor dan pelaksana proyek di Bangkep, untuk.
TIdak Melayani.atau Abaikan dan jangan berikan informasi atau data apa pun kepada pihak yang menghubungi melalui pesan atau telepon pribadi dengan mengatasnamakan pejabat.
Segera lakukan verifikasi kebenaran informasi dengan menghubungi kantor Polres Banggai Kepulauan atau Humas Polres.
Laporkan.Catat nomor telepon oknum tersebut dan segera laporkan ke pihak kepolisian.
Polres Bangkep berkomitmen penuh untuk menjaga kelancaran dan transparansi proyek pembangunan di daerah, serta akan menindak tegas setiap upaya penipuan yang mencatut nama institusi penegak hukum.
Red
