BANGGAI KEPULAUAN –BTN 06/01/2026- Implementasi program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Banggai Kepulauan kini menjadi sorotan. Demi menjamin efektivitas distribusi dan pemerataan manfaat, para pemangku kebijakan didesak untuk mengevaluasi kembali penempatan titik Dapur Reguler, khususnya di wilayah Kecamatan Bulagi Selatan.
Usulan ini muncul didasari atas pertimbangan geografis dan kepadatan penerima manfaat di sejumlah desa yang selama ini dinilai kurang tersentuh infrastruktur memadai. Wilayah Desa Emelu, Labotan Kandi, dan Osan dinilai jauh lebih prioritas untuk mendapatkan alokasi titik dapur reguler dibandingkan menambah titik di wilayah yang sudah terjangkau.
Berdasarkan analisis di lapangan, Desa Tatarandang saat ini sebenarnya telah terakomodasi dalam jangkauan pendistribusian SPPG Apal. Oleh karena itu, penambahan titik dapur di wilayah yang sudah ter-cover dinilai kurang efisien secara strategis.
”Kita harus melihat realita di lapangan. Wilayah Emelu, Labotan Kandi, dan Osan memiliki jumlah penerima manfaat yang sangat signifikan. Sangat krusial bagi pemerintah untuk menempatkan satu titik dapur di sana guna memangkas kendala distribusi akibat akses jalan yang belum tersentuh pembangunan maksimal,” ujar juru bicara perwakilan masyarakat.
Menghindari tumpang tindih jangkauan (overlapping) di wilayah yang sudah terlayani oleh SPPG Apal.
Memberikan jaminan pelayanan gizi bagi warga di “wilayah atas” (Emelu, Labotan Kandi, dan Osan) yang secara geografis lebih sulit dijangkau.
Memastikan ribuan paket gizi sampai ke tangan anak-anak dan ibu hamil dalam kondisi segar dan tepat waktu tanpa terhambat jarak tempuh yang jauh.
Langkah koordinasi intensif kini tengah diupayakan agar pihak verifikator dan Badan Gizi Nasional dapat meninjau kembali peta penempatan titik dapur tersebut. Masyarakat berharap program mulia ini tidak hanya sukses secara administratif, tetapi benar-benar menyentuh pelosok desa yang paling membutuhkan.
”Tujuannya satu,keadilan bagi seluruh penerima manfaat di Banggai Kepulauan. Jangan sampai ada desa yang mendapatkan fasilitas ganda, sementara desa dengan populasi tinggi dan akses sulit justru terabaikan,” tutupnya.
Jein
