MATANGA, BANGGAI LAUT – 23/04/2026-Persoalan akses air bersih di Desa Matanga kini tengah menjadi sorotan tajam. Hingga Kamis, 23 April 2026, masyarakat setempat terus mempertanyakan kejelasan serta transparansi kebijakan yang diterapkan oleh pihak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Keresahan ini dipicu oleh perubahan sistem pengelolaan air yang dinilai tidak berpihak pada kondisi ekonomi warga.
Kondisi ini bermula ketika sistem Pamsimas yang selama ini dikelola secara swadaya oleh masyarakat mulai digantikan dengan infrastruktur baru dari PDAM, khususnya di wilayah Dusun 5 dan Dusun 6. Peralihan ini nyatanya tidak berjalan mulus karena menyisakan beban finansial yang dianggap sangat memberatkan bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah.
Salah satu tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa air yang selama ini mereka konsumsi merupakan hasil swadaya murni. Namun, semenjak PDAM masuk dan memasang instalasi pipa baru, masyarakat diwajibkan membayar biaya pemasangan meteran sebesar Rp 700.000. Angka ini dinilai tidak masuk akal mengingat kondisi ekonomi warga yang sedang sulit.
Ia menegaskan, seharusnya pihak PDAM mempertimbangkan kembali besaran tarif tersebut. Alasan utamanya adalah sumber mata air yang digunakan saat ini awalnya merupakan milik desa yang diserahkan secara sukarela kepada PDAM. Dengan adanya kontribusi aset desa tersebut, warga berharap ada kebijakan khusus atau subsidi bagi mereka.
Tidak semua lapisan masyarakat setuju dengan ketentuan sepihak yang diputuskan oleh manajemen PDAM. Hal ini memicu gelombang desakan kepada Kepala Desa Matanga agar segera turun tangan memediasi konflik ini. Warga menuntut adanya solusi konkret yang tidak memojokkan masyarakat sebagai pengguna jasa.
Salah satu usulan yang muncul dari warga adalah pemanfaatan kembali pipa swadaya yang sudah ada. Masyarakat meminta agar PDAM menggunakan infrastruktur pipa lama dengan catatan biaya pemasangan meteran baru ditekan seminimal mungkin agar terjangkau oleh para pelanggan baru di dusun tersebut.
Kecurigaan warga pun muncul terkait narasi “swadaya” yang sempat dilontarkan sebelumnya. Muncul dugaan bahwa istilah tersebut hanya digunakan sebagai alat persuasi agar warga bersedia melepas sistem Pamsimas dan beralih ke PDAM tanpa perlawanan, meskipun pada kenyataannya mereka justru dibebani biaya tinggi.
Warga Dusun 5 dan 6 pada dasarnya menyatakan kesiapan untuk menjadi pelanggan PDAM dan membayar iuran rutin. Namun, syarat mutlak yang mereka ajukan adalah transparansi dan kebijakan harga pemasangan awal yang manusiawi, bukan nominal yang dianggap “mencekik leher” di tengah krisis.
Kepala Dusun 5, Sunandi Waris Mujur, membenarkan adanya kendala besar terkait biaya administratif tersebut. Menurutnya, terjadi perubahan kesepakatan yang sangat drastis dan membingungkan warga, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pihak pengelola air minum tersebut.
Berdasarkan keterangan Sunandi, awalnya petugas PDAM menginstruksikan warga untuk mengumpulkan biaya sebesar Rp 100.000 per pemasangan baru. Namun, secara sepihak pihak PDAM menolak uang yang telah terkumpul dan justru menaikkan tarif menjadi Rp 700.000, yang seketika memicu protes keras dari masyarakat.
Ketidakkonsistenan pihak PDAM ini memaksa Sunandi untuk mengembalikan uang yang telah dikumpulkan warga sebelumnya. Hal ini dianggap sebagai bentuk kegagalan komunikasi publik dari pihak PDAM yang berdampak pada terhambatnya pelayanan hak dasar warga atas air bersih di wilayah Banggai Laut ini.
Kini, bola panas berada di tangan Pemerintah Desa dan manajemen PDAM. Masyarakat menuntut adanya pertemuan terbuka guna membahas kejelasan tarif dan legalitas aset mata air desa yang kini dikelola secara komersial. Jika tidak ada solusi, dikhawatirkan warga akan kembali ke sistem swadaya dan menolak keberadaan PDAM.
Diharapkan pihak-pihak terkait segera merespons keluhan ini dengan kepala dingin. Penegakan aturan perusahaan memang diperlukan, namun keadilan sosial bagi masyarakat kecil yang telah menjaga sumber mata air secara turun-temurun tentu tidak boleh dikesampingkan begitu saja.
