TAMBOLAKA, BTN — Populasi ternak besar di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), khususnya kuda, kini tengah berada dalam sorotan tajam. Berdasarkan hasil investigasi mendalam yang dilakukan oleh Kepala Biro BerantasTipikorNews.co.id selama satu bulan terakhir di 11 kecamatan se-SBD, ditemukan sebuah ironi besar: di tengah melimpahnya populasi ternak, masyarakat justru mengalami kesulitan ekonomi yang mendesak akibat minimnya daya serap pasar lokal maupun pembatasan kuota pengiriman antar pulau. 2/11/2026
Investigasi lapangan yang mencakup wilayah Kota Tambolaka, Loura, Wewewa Barat, Wewewa Selatan, Wewewa Timur, Wewewa Tengah, Kodi, Kodi Balaghar, Kodi Bangedo, Kodi Utara, hingga Wewewa Utara ini memotret fakta miris di tingkat akar rumput. Berdasarkan data Dinas Peternakan SBD tahun 2026 yang disandingkan dengan temuan investigasi, populasi kuda di wilayah ini tercatat mencapai sekitar 42.000 ekor—menjadikannya yang terbesar kedua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) setelah Sumba Timur. Selain kuda, tercatat pula populasi sapi sebanyak ±38.000 ekor, kerbau ±12.000 ekor, dan babi ±55.000 ekor.
Kendati angka populasi tersebut tergolong sangat tinggi, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tingginya jumlah ternak tidak sejalan dengan kesejahteraan para peternak. Kebutuhan mendesak masyarakat, mulai dari biaya pendidikan anak, pembangunan rumah, hingga keperluan adat dan kesehatan, sering kali harus terbentur tembok tebal: ternak kuda milik warga sangat lambat laku saat dibawa ke pasar tradisional seperti Pasar Waimangura maupun Pasar Elopada.
Keluhan ini dirasakan langsung oleh Umbu Rendi, seorang peternak asal Kecamatan Loura. Ia mengungkapkan bahwa dirinya telah dua bulan membawa tiga dari delapan ekor kuda miliknya ke pasar demi membiayai kuliah anaknya di Kupang, namun tidak kunjung menemukan pembeli yang layak. “Pembeli di pasar SBD sangat minim dan hanya menawar dengan harga jatuh sekitar Rp4 juta untuk kuda berukuran besar, sebab kebutuhan lokal terhadap kuda saat ini sebatas untuk keperluan pacuan dan adat saja,” keluhnya.
Senada dengan hal tersebut, Mama Lensi, seorang peternak dari Wewewa Selatan, menuturkan bahwa keluarganya terdesak kebutuhan biaya sekolah anak dan penyelesaian pembangunan rumah. Ia berniat menjual lima ekor kuda miliknya, namun dihadapkan pada dua pilihan sulit: harga lokal yang hancur atau niat menjual ke pengusaha antar pulau yang terhalang regulasi ketat. “Mau jual ke pengusaha antar pulau tujuan Jeneponto, katanya kuota sudah habis dan dibuat sulit. Padahal kami butuh uang secara mendesak,” ungkapnya dengan nada kecewa.
Kendala birokrasi dan pembatasan kuota ini turut dikuatkan oleh kasus nyata yang dialami oleh pelaku usaha setempat, salah satunya CV Hijrah. Perusahaan tersebut berencana membeli 50 ekor kuda dari masyarakat untuk dikirim ke Jeneponto, Sulawesi, dan telah mengantongi dokumen Surat Keterangan Asal Ternak (SKAT) sejak 23 September 2026. Namun hingga November 2026, puluhan kuda tersebut masih tertahan di Instalasi Karantina Hewan Waikelo dan belum bisa diberangkatkan antar pulau akibat terganjal regulasi kuota.
Berdasarkan investigasi, Dinas Peternakan Provinsi NTT bersama Balai Karantina saat ini hanya menetapkan kuota pengiriman kuda antar pulau untuk wilayah SBD sekitar 200 hingga 300 ekor per tahun bagi setiap pengusaha. Dengan jumlah pengusaha aktif yang sangat terbatas—hanya sekitar 2 hingga 3 CV saja—maka total kuda yang dapat keluar dari SBD setiap tahunnya tidak lebih dari 600 hingga 900 ekor. Akibatnya, lebih dari 41.000 ekor kuda menumpuk di SBD tanpa pasar yang memadai, memicu kejatuhan harga secara drastis.
Menanggapi krisis ini, Kepala Biro BerantasTipikorNews.co.id menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap jeritan para peternak lokal. “Pemerintah Kabupaten SBD, Dinas Peternakan Provinsi NTT, dan Balai Karantina Kupang harus segera mendengar jeritan rakyat. Kebutuhan masyarakat SBD sangat mendesak untuk biaya sekolah, adat, hingga kesehatan, tetapi ruang gerak mereka dibatasi oleh aturan kuota yang terlalu ketat,” tegasnya.
Sebagai solusi nyata atas kemacetan ekonomi ini, para pelaku usaha dan peternak mendesak agar pemerintah segera mengevaluasi dan menambah kuota pengiriman antar pulau. Idealnya, kuota per pengusaha perlu ditingkatkan menjadi sekitar 700 hingga 800 ekor per tahun. Jika terdapat tiga pengusaha aktif, maka setidaknya 2.100 hingga 2.400 ekor kuda SBD dapat terserap dan dikirim keluar daerah setiap tahunnya dengan tujuan pasar seperti Sulawesi, Kalimantan, dan Jawa.
Dengan adanya penambahan kuota ini, rantai ekonomi peternakan di Sumba Barat Daya diharapkan dapat kembali bergairah, harga jual ternak menjadi stabil, dan kesejahteraan masyarakat dapat terangkat. Pemerintah diharapkan segera mengambil langkah responsif demi menyelamatkan nasib ribuan peternak yang menggantungkan hidupnya pada populasi kuda di bumi SBD.
