Sumba Barat Daya, BTN — 27 November 2025 — Ketua Fraksi Partai Perindo Sumba Barat Daya (SBD), Stefanus Rangga Bola, menyuarakan kegelisahan dan harapan masyarakat SBD yang memiliki potensi besar di tiga wilayah krusial, namun kini terhambat oleh masalah infrastruktur dan ketidakjelasan kebijakan, mendesak hadirnya pemimpin daerah yang berintegritas.
Dalam pernyataannya, Stefanus Rangga Bola menegaskan bahwa akar masalah pembangunan di SBD terletak pada infrastruktur yang masih jauh dari memadai.
“Kami di DPRD SBD hadir untuk menyuarakan aspirasi rakyat, bukan untuk mengeksekusi pembangunan fisik,” ujar Stefanus, menyoroti batas kewenangan legislatif dalam perbaikan infrastruktur.
Kisruh Pengambilan Pasir.
Fokus perhatian Stefanus beralih pada persoalan izin pengambilan pasir di SBD yang statusnya masih terkatung-katung. Meskipun telah ada Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kabupaten Kupang dan Nage Keo, hingga kini implementasi kebijakan tersebut masih buram.
“Hal ini sangat kita kesalkan. Demi menyelamatkan kebutuhan rakyat, pemerintah daerah harus segera menetapkan regulasi pengambilan pasir dan memastikan kelayakannya,” tegasnya.
Stefanus juga mengungkapkan adanya laporan dugaan pemalakan oleh oknum tak bertanggung jawab di lokasi pengambilan pasir.
“Kami selalu mengagendakan dan menyampaikan hal ini kepada Gubernur. Namun, pada akhirnya, semuanya butuh eksekutor di lapangan. Kami berharap pemerintah dapat menetapkan pengambilan pasir dan pastikan kelayakannya demi menjawab persoalan ini,” jelas Stefanus.
*Solusi Kunci Kolaborasi dan Kepastian Hukum*
Menutup pernyataannya, Stefanus Rangga Bola menekankan bahwa kunci penyelesaian masalah pengambilan pasir ini adalah kolaborasi yang kuat.
“Pemerintah daerah harus segera melakukan kolaborasi yang efektif dengan kabupaten tetangga untuk memastikan pengambilan pasir yang layak secara lingkungan dan memenuhi kebutuhan material rakyat SBD,” pungkasnya.
Potensi besar SBD yang tersebar di tiga wilayah ini dinilai tidak akan terwujud tanpa kepemimpinan yang mampu menjamin kepastian hukum, integritas birokrasi, dan percepatan pembangunan infrastruktur.
Tim Redaksi BTN
.
