BATUI, BTN 10/11/2026 — Aksi penggusuran dan penyerobotan lahan secara sepihak yang dilakukan oleh PT Matra Arona Banggai (PT MAB) di Kelurahan Sisipan, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, kian membara dan menuai kecaman keras. Korporasi tambak udang modern tersebut secara brutal meratakan areal pertanian produktif, membabat pohon kelapa milik warga, hingga melibas sawah yang sedang memasuki masa panen tanpa penyelesaian hak atas tanah yang sah. Di balik dalih perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) dan klaim kemenangan peradilan yang sempit, PT MAB terindikasi kuat menjalankan praktik penjarahan terselubung yang mencederai keadilan sosial dan menindas hak-hak dasar masyarakat adat serta petani lokal.
Kondisi di lapangan menunjukkan gelombang perlawanan warga yang semakin memuncak akibat arogansi korporasi. Berdasarkan investigasi mendalam, pihak pengembang disinyalir berlindung di balik dokumen perpanjangan HGU tahun 2015 dan 2019 yang sarat kontroversi dan cacat hukum. Dokumen tersebut dipaksakan menjadi tameng legalitas untuk menguasai ratusan hektar tanah rakyat yang status hukum perdatanya masih bergejolak dan dalam sengketa sejak tahun 2012. Ironisnya, alih-alih melunasi ganti rugi kepemilikan tanah secara menyeluruh, korporasi licik ini hanya menyentuh kompensasi tanaman secara sepihak, sementara hak atas tanah mutlak milik puluhan warga diabaikan begitu saja.
Praktik culas ini turut dikuliti tajam oleh aktivis hukum dan pejuang hak rakyat, Silfana Salatun, selaku pimpinan LBH Masyarakat Indonesia sekaligus Direktur Lembaga Aksi Suara Perempuan Indonesia Timur. Kehadiran LBH yang secara resmi memegang surat kuasa dari masyarakat terdampak kerap diabaikan secara sistematis oleh manajemen PT MAB. Upaya berulang kali yang dilayangkan oleh pihak LBH untuk mendudukkan persoalan di meja perundingan guna mencari solusi yang berkeadilan justru dimentahkan oleh sikap tertutup dan acuh tak acuh dari korporasi, membuktikan adanya agenda tersembunyi untuk merampas hak-hak masyarakat secara terstruktur.
Ketua Umum Perkumpulan Pimpinan Redaksi Indonesia Maju (PRIMA) sekaligus Pemimpin Redaksi Berantastipikornews.co.id, Hermanius Burunaung, C.BJ., C.EJ., C.In., dengan tegas membongkar taktik kotor yang dimainkan oleh korporasi. Sebelum adanya pendampingan hukum yang solid, PT MAB dikenal sangat arogan, bahkan tak segan mengerahkan barisan pengacara asal Palu untuk mempidanakan warga yang berani bersuara mempertahankan tanah leluhur mereka. Namun, setelah LBH dan jaringan pejuang rakyat masuk memperkuat barisan masyarakat dengan legalitas resmi dari Kementerian Hukum, tabir kesewenang-wenangan tersebut mulai tersingkap terang-terangan.
Dalam keterangannya, Hermanius menegaskan bahwa posisinya sebagai pendamping hukum senantiasa berpijak kokoh di atas mandat masyarakat. Ia menolak mentah-mentah tawaran kooptasi dari pihak perusahaan yang mencoba melunakkan perlawanan, seraya mematok syarat mutlak agar lima surat kuasa utama milik warga segera diselesaikan pembayarannya secara tuntas tanpa kompromi. “Jika tidak segera dibayarkan, pemberitaan investigasi tajam akan terus kami gelindingkan untuk membongkar seluruh borok pelanggaran mereka,” tegasnya.
Kedok manipulatif PT MAB semakin telanjang ketika mereka berdalih bahwa aktivitas di lapangan telah mengacu pada putusan peradilan tahun 2024. Faktanya, kemenangan gugatan tersebut hanya mengikat segelintir orang dan tidak memiliki kekuatan hukum untuk mencaplok RIBUAN meter lahan milik puluhan warga lainnya di Kelurahan Sisipan. Dengan luasan lahan operasional yang mencapai ratusan hektar,sementara pihak yang diklaim menang hanya memiliki porsi 6 hektar,jelas tindakan PT MAB adalah bentuk penyerobotan brutal berkedok eksekusi hukum fiktif.
Modus operandi korporasi kini bergeser dari arogansi fisik terbuka menjadi taktik “main cantik” yang berlindung di balik senyuman dan kehalusan semu. Di permukaan, manajemen PT MAB tampak kooperatif dan ramah terhadap para pendamping hukum, namun di balik itu mereka tetap melanjutkan penggusuran di atas lahan sengketa dan mengabaikan kewajiban ganti rugi materil warga. Pendekatan licik semacam ini dibaca jeli oleh lini redaksi sebagai upaya pengecohan publik untuk meredam gelombang protes masyarakat yang kian kritis.
Perwakilan warga pemilik kuasa lahan mengungkapkan bahwa pengawalan ketat aparat di lokasi operasional kerap digunakan untuk mengintimidasi warga agar bungkam. Siapapun yang mencoba mendokumentasikan kebiadaban alat berat yang melindas tanaman pangan dipaksa menghapus rekaman video oleh pihak pengamanan perusahaan. Tindakan represif terselubung ini menunjukkan bahwa PT MAB bertindak seolah-olah kebal hukum dan tidak menghormati kedaulatan warga di tanah kelahiran mereka sendiri.
Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) bersama aliansi media independen mengecam keras sikap PT MAB dan instansi pertanahan yang menerbitkan HGU di atas objek sengketa perdata. Penerbitan HGU perpanjangan tahun 2015 dan 2019 di tengah status tanah yang belum inkrah penyelesaian ganti ruginya mengindikasikan adanya persekongkolan jahat antara oknum birokrat dan korporasi untuk merampas hak rakyat secara sistemik.
Pihak LBH Suara Perempuan Indonesia Timur bersama jaringan pers mendesak agar manajemen PT MAB tidak lagi bermain-main dengan hukum dan hak asasi manusia. Pengabaian terhadap eksistensi LBH dan permohonan warga hanya menunggu waktu untuk memicu letusan sosial yang lebih besar di tanah Batui. Seluruh dokumen perizinan, riwayat lelang kurator, hingga validitas HGU perusahaan harus segera diaudit secara terbuka oleh tim investigasi gabungan independen.
Aparat penegak hukum, Kementerian ATR/BPN, serta Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai dituntut untuk tidak tutup mata dan bersikap pasif. Pembiaran terhadap aktivitas ilegal yang merugikan rakyat kecil ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap konstitusi. Negara harus hadir untuk menghentikan operasional PT MAB di Kelurahan Sisipan sebelum keadilan ditegakkan di atas meja hijau maupun di hadapan rakyat.
Tim redaksi menegaskan bahwa perlawanan terhadap ketidakadilan ini tidak akan pernah surut selangkah pun. Gaya-gaya intimidasi korporasi yang berbalut senyuman manis maupun ancaman pidana masa lalu sudah dikantongi seluruh pola permainannya. Jurnalis investigasi bersama LBH dan rakyat dipastikan akan terus mengejar aktor-aktor intelektual di balik perampasan lahan ini sampai ke akar-akarnya.
Sesuai dengan kode etik jurnalistik yang menjunjung tinggi akurasi, berimbang, dan uji informasi (cover both sides), ruang konfirmasi seluas-luasnya tetap dibuka bagi manajemen PT Matra Arona Banggai, pihak BPN Banggai, serta instansi terkait. Namun, transparansi birokrasi tidak boleh dijadikan tameng untuk membenarkan perampasan hak rakyat. Publik menanti ketegasan nyata dari negara untuk membela kaum tertindas di Bumi Babasal.
Redaksi
