BANGGAI LAUT, SULTENG BTN 19/08/2026- Panggung pelayanan publik di Kabupaten Banggai Laut mendadak berubah menjadi panggung drama kepemimpinan yang memprihatinkan. Penyaluran Bantuan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yang digelar di Gedung Balai Pertemuan Umum (BPU) Desa Matanga, Kecamatan Banggai Selatan, Rabu (18/08/2026), tercoreng oleh sikap emosional seorang kepala daerah. Bupati Banggai Laut, Sofyan Kaepa, secara sepihak memilih melangkah pergi dan meninggalkan lokasi acara hanya karena sambutannya disela oleh warga yang menagih kejelasan hak-haknya.
Insiden tersebut memantik sorotan tajam publik, mengingat figur seorang pemimpin daerah sejatinya dituntut memiliki tingkat kematangan emosional dan daya tahan yang tinggi terhadap masukan masyarakat. Aksi walkout yang diperlihatkan di hadapan konstituennya sendiri mempertegas indikasi bahwa birokrasi di daerah ini sedang mengidap gejala resistensi terhadap kritik dan alergi pada pola komunikasi dua arah.
Rentetan peristiwa bermula saat Sofyan Kaepa tengah menyampaikan arahan resmi di podium. Di tengah pidato yang formalistis tersebut, seorang warga setempat bernama Andung yang hadir mewakili orang tua serta adiknya nekat memotong pembicaraan. Langkah berani itu diambil semata-mata untuk mengajukan pertanyaan krusial terkait transparansi dan kejelasan distribusi bantuan sosial yang dinilai warga masih menyisakan banyak tanda tanya.
Namun, ketimbang mempraktikkan sikap negarawan yang mau mendengar dan mengayomi, respons yang ditunjukkan justru terkesan defensif. Bupati melontarkan pertanyaan balasan bernada intimidatif di hadapan publik, “Apakah Anda tidak menerima bantuan?” Pertanyaan semacam ini dinilai sejumlah pihak sebagai upaya mengkerdilkan keberanian warga yang bermaksud mencari kepastian informasi dari pimpinannya.
Berdasarkan penelusuran serta investigasi mendalam tim media di lapangan, warga bernama Andung tersebut dikonfirmasi merupakan penerima sah Program Keluarga Harapan (PKH). Fakta ini sekaligus membantah tuduhan implisit bahwa interupsi tersebut dilakukan oleh oknum yang tidak berhak atau sekedar ingin membuat kegaduhan tanpa dasar yang jelas.
Sayangnya, ketidaksiapan mental pimpinan daerah dalam menghadapi dinamika aspirasi langsung dari akar rumput berujung pada tindakan dramatis. Tanpa menyelesaikan agenda resmi penyerahan bantuan secara simbolis, Sofyan Kaepa memilih menyudahi sambutannya, meninggalkan panggung utama, dan pergi keluar dari area Gedung BPU Desa Matanga.
Sikap yang diperlihatkan bupati ini bertolak belakang dengan profesionalisme yang ditunjukkan oleh jajaran juknis dan petugas Kementerian Sosial RI di lokasi. Meski orang nomor satu di kabupaten tersebut telah hengkang dari arena, para petugas pusat tetap bertahan di lapangan demi merampungkan tugas kemanusiaan dan memastikan seluruh hak masyarakat tersalurkan hingga tuntas.
Langkah lepas tanggung jawab di tengah jalan itu seketika menuai gelombang reaksi keras dan kekecewaan mendalam dari warga Desa Matanga. Kehadiran bupati yang telah lama dinantikan oleh masyarakat desa terpencil untuk bertatap muka dan berdialog secara terbuka justru berakhir dengan kepahitan akibat drama antikritik.
Sejumlah warga menuturkan bahwa interupsi serta pertanyaan yang dilayangkan Andung merupakan hal wajar dalam sebuah forum publik. Hal itu lahir dari akumulasi kejenuhan serta keputusasaan warga atas lambatnya saluran komunikasi birokrasi, sehingga momentum kedatangan kepala daerah dimanfaatkan secara spontan untuk meminta kejelasan.
Di sisi lain, insiden ini memperlihatkan fenomena psikologis kepemimpinan daerah yang semakin berjarak dari realitas sosial. Ketika jajaran penguasa lebih menyukai tepuk tangan dan formalitas ketimbang dialektika kritis, maka tatanan kesabaran publik sesungguhnya sedang diuji hingga ke titik nadir.
Aksi memotong pembicaraan pejabat memang menuai pro-kontra dari sudut pandang etika keprotokoleran di tengah warga. Namun, menempatkan etika protokoler di atas hak warga untuk bertanya mengenai kejelasan bantuan sosial adalah kekeliruan berpikir yang mempertegas bahwa kekuasaan kerap kali enggan disentuh oleh kontrol sosial.
Peristiwa di Desa Matanga ini hendaknya menjadi cermin retak bagi tata kelola pemerintahan di Kabupaten Banggai Laut. Seorang pemimpin yang dipilih oleh rakyat seharusnya tidak boleh gagap apalagi lari ketika berhadapan dengan luapan kekecewaan dan pertanyaan tajam dari rakyatnya sendiri.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak Pemerintah Kabupaten Banggai Laut belum memberikan keterangan resmi maupun klarifikasi tertulis terkait aksi meninggalkan lokasi penyaluran bantuan tersebut. Sikap bungkam yang ditunjukkan jajaran Pemkab makin menguatkan kesan bahwa pemerintah daerah saat ini cenderung tertutup, enggan membuka ruang evaluasi, dan memelihara tembok tinggi yang memisahkan penguasa dari suara murni rakyatnya.
Redaksi
