LUWUK/BUNTA – BTN, 25/12/2025-Program Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) Tahun 2025 di Desa Tobelombang dan Desa Bangketa, Kecamatan Nuhon, kini resmi menjadi sorotan tajam publik. Proyek senilai Rp 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) yang bersumber dari uang negara ini diduga kuat dikerjakan secara asal-asalan, tidak tuntas, dan dibungkus dengan administrasi yang mencurigakan.
Pekerjaan “Ecek-Ecek” Berkedok Pemberdayaan
Berdasarkan pantauan langsung di lapangan, kualitas pekerjaan yang dilaksanakan oleh KKAD Nyiur Melambai sangat memprihatinkan. Beton pembatas jalan tampak rapuh, kasar, dan mulai retak di beberapa titik, seolah dikerjakan tanpa pengawasan teknis yang benar. Lebih parahnya lagi, penimbunan jalan yang menjadi akses vital perkebunan warga terlihat tidak selesai. Material hanya dibiarkan menumpuk, meninggalkan akses jalan yang masih berupa tanah dan semak belukar.
”Ini uang rakyat, bukan uang pribadi! Anggaran 500 juta tapi hasilnya seperti proyek sisa-sisa. Penimbunan tidak beres, beton asal nempel. Ini penghinaan bagi masyarakat desa,” tegas aktivis antikorupsi setempat.
Skandal Penyerahan di Provinsi. Ada Apa dengan Balai dan KKAD?
Kejanggalan paling mencolok mencuat saat proses serah terima pekerjaan. Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa proses penyerahan hasil pekerjaan kepada pihak desa diduga kuat dilakukan di tingkat Provinsi, bukan dilakukan di lokasi proyek (Desa Tobelombang).
Secara logika dan aturan, serah terima (PHO) seharusnya dilakukan setelah pemeriksaan fisik bersama di lapangan untuk memastikan volume dan kualitas sesuai kontrak. Jika penyerahan dilakukan di Provinsi, muncul pertanyaan besar.Apa yang sedang disembunyikan? Apakah ini trik untuk menghindari pemeriksaan fisik lapangan yang amburadul?
Mendesak Kacabjari Bunta. Jangan Mandul, Sikat Mafia Anggaran!
Kondisi ini tidak boleh dibiarkan. Kami mendesak Kepala Cabang Kejaksaan Negeri (Kacabjari) Bunta untuk segera turun tangan. Rakyat tidak butuh jaksa yang hanya duduk di belakang meja atau terlihat “mandul” di hadapan dugaan penyelewengan anggaran.
”Kami minta Kacabjari Bunta segera panggil pengurus KKAD Nyiur Melambai dan pihak Balai terkait. Jangan ada tebang pilih! Periksa fisik di lapangan, bandingkan dengan anggaran 500 juta itu. Jangan biarkan tikus-tikus anggaran berpesta di atas penderitaan petani Tobelombang,” tambahnya.
Jika pihak Kejaksaan tidak segera bertindak tegas, kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di wilayah Nuhon dan Bunta akan berada di titik nadir. Sikat habis siapa pun yang bermain dengan uang negara!
Editor.Pimpinan Redaksi Hermanius Burunaung
#SikatKorupsi #KeadilanUntukTobelombang #JaksaJanganMandul #PISEW2025Banggai
