BANGGAI KEPULAUAN – BTN-11/01/2026-Wajah ibu kota Kabupaten Banggai Kepulauan, Salakan, kini berubah menjadi “galeri limbah”. Tumpukan sampah yang menggunung di depan rumah-rumah warga dan sepanjang jalan protokol tak kunjung diangkut, memicu gelombang protes keras dari masyarakat yang merasa dizalimi oleh sistem pelayanan publik yang bobrok.
Melalui unggahan yang beredar, pihak pengelola berdalih bahwa armada pengangkut sampah mengalami kerusakan parah pada bagian ban. “Kondisi ban so tarabek-rabek (sobek-sobek) luar dalam,” tulis pesan tersebut sambil meminta masyarakat bersabar.
Namun, kesabaran warga telah habis. Alasan ban rusak dinilai sebagai bentuk “Ketololan Manajemen” yang akut. Bagaimana mungkin instansi sekelas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tidak memiliki mitigasi risiko untuk satu unit ban, sementara sampah terus diproduksi setiap detik oleh ribuan warga?
Kritik tajam datang dari para pelanggan yang merasa diperas. Penagihan retribusi sampah dikenal sangat agresif dan tepat waktu,diibaratkan warga seperti “ketukan gempa” saat petugas datang menagih. Namun, agresivitas menagih uang rakyat ini tidak berbanding lurus dengan kualitas pelayanan.
”Retribusi sampah ini cukup besar, bahkan hampir setengah dari tagihan air PDAM yang digunakan tiap hari. Tapi sampahnya? Dua minggu sekali pun belum tentu diangkut,” keluh salah satu warga dengan nada geram. Pertanyaan besar pun muncul,Ke mana larinya uang retribusi masyarakat selama ini jika untuk urusan ban saja harus menunggu pelayanan lumpuh total?
Kondisi di lapangan kian memprihatinkan. Sampah yang tidak terangkut mulai dihamburkan oleh hewan liar, menimbulkan aroma busuk yang menyengat dan mengancam kesehatan. Ironisnya lagi, pengelolaan di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dikabarkan hanya menggunakan metode bakar yang memicu polusi udara, bukan pengelolaan modern yang ramah lingkungan.
Masyarakat kini mempertanyakan kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Isu yang berkembang di tengah publik menyebutkan bahwa kelalaian ini terjadi karena pimpinan dinas diduga terlalu sibuk “lobi-lobi jabatan” sehingga urusan krusial seperti sampah kota terabaikan.
”Jika mengurus sampah di satu kota kecil saja tidak mampu, lebih baik dinas ini di-merger (digabungkan) saja ke Dinas Pekerjaan Umum demi efisiensi anggaran. Rakyat bayar bukan untuk melihat tumpukan sampah jadi ‘pemandangan’ di tahun 2026 ini,” tegas seorang tokoh masyarakat dalam diskusi tersebut.
Masyarakat Bangkep kini menagih janji Pemerintah Daerah yang katanya akan menjalankan program-program unggulan di tahun 2026. Rakyat tidak butuh janji di atas kertas atau draf rilis yang manis, rakyat butuh truk sampah berjalan dan jalanan yang bersih!
Sempurnakan kinerja, atau angkat kaki dari jabatan!
Sampai berita ini Tayang Belum ada keterangan resmi dari DLH Bangkep untuk keseimbangan berita,dan tetap akan menunggu keterangan resmi dari pihak terkait untuk klarifikasi,
#Bangkep Bersih
#Bangkep Sehat
#Bangkep Maju.
#Bangkep Sejahtera.
Jein
