WEWEWA TIMUR, BTN — Keluhan keras mencuat dari tokoh masyarakat serta warga Desa Mainda Ole dan Desa Lete Kamouna, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Nusa Tenggara Timur. Mereka menyuarakan kekecewaan mendalam atas ketidakjelasan kelanjutan pembangunan fisik Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di wilayah mereka yang kini terbengkalai. 29/09/2026
Proyek yang digadang-gadang sebagai program strategis Presiden ini justru terkesan dibiarkan mangkrak usai sempat memicu persoalan teknis di lapangan. Padahal, masyarakat setempat telah menyerahkan lahan milik mereka secara sukarela demi mendukung kelancaran program pemberdayaan ekonomi tersebut.
Di Desa Mainda Ole, lahan hibah warga bahkan telah melewati proses pengukuran hingga pembersihan awal (striping) di bawah pengawasan mandor Eman Pote. Namun, usai tahapan tersebut memunculkan dinamika di lapangan, pengerjaan konstruksi mendadak berhenti total tanpa ada kejelasan tindak lanjut hingga saat ini.
Kondisi serupa dialami Desa Lete Kamouna yang awalnya ditangani oleh mandor Ongko Tedjo. Pembangunan di desa tersebut dipastikan jalan di tempat lantaran sang mandor dilaporkan telah mengundurkan diri, sehingga tidak ada lagi aktivitas pekerja maupun kejelasan penanggung jawab lapangan di lokasi proyek.
Para tokoh masyarakat dan pemilik hibah tanah menegaskan bahwa mereka sejatinya tetap mempertahankan lokasi tersebut agar pembangunan dapat segera diteruskan. Kekecewaan warga semakin memuncak mengingat pencairan portal pertama proyek konon telah direalisasikan, namun wujud fisik bangunan tak kunjung tampak.
Sikap membiarkan proyek tanpa kepastian ini memicu pertanyaan kritis dari warga terkait asas manfaat keberadaan Kopdes Merah Putih. Masyarakat mempertanyakan keseriusan pemerintah, mengingat pengorbanan mereka yang ikhlas menyerahkan tanah demi kepentingan umum seolah tak dihargai.
”Lokasi sudah ada dan kami hibahkan secara sukarela, tapi bangunan tidak jalan-jalan. Kami sebagai masyarakat tentu mempertanyakan, sebenarnya guna pembangunan Kopdes ini untuk apa kalau akhirnya hanya dibiarkan mangkrak?” ujar salah seorang tokoh masyarakat Mainda Ole dengan nada kecewa.
Menanggapi carut-marutnya pelaksanaan di lapangan, Kepala Biro media BerantasTipikorNews.co.id mendesak jajaran Fasilitator Kabupaten SBD, Dinas Koperasi SBD, serta Satgas Kopdes Merah Putih Provinsi NTT untuk segera turun tangan. Pihak-pihak terkait diminta datang langsung ke lokasi guna memberikan kepastian serta solusi konkret kepada para penghibah lahan.
Ketegasan aparat dan dinas terkait sangat dibutuhkan agar program strategis nasional ini tidak merusak kepercayaan publik di tingkat tapak. Hingga berita ini diterbitkan, baik mandor Eman Pote maupun Ongko Tedjo belum berhasil dikonfirmasi terkait alasan pasti penghentian pekerjaan proyek tersebut.
