SUMBA TIMUR, NTT, BTN — Pertemuan antara Komandan Kodim (Dandim) 1601/Sumba Timur Letkol Arm Adwi Prasetya dengan Kepala Desa Kadumbul Junison L. Come Rihi, Rabu (9/9/2026), bukan sekedar agenda silaturahmi. Sejumlah isu strategis menyangkut kepentingan masyarakat dan administrasi aset TNI ikut dibahas.
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Tamu Makodim 1601/Sumba Timur itu antara lain membahas rencana dukungan pembangunan sumur bor, rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), proses penerbitan sertifikat lahan Markas Batalyon 876/Palatana, serta peluang bagi putra-putri Desa Kadumbul untuk mengikuti proses penerimaan prajurit TNI.
Agenda tersebut menarik perhatian karena menyentuh langsung dua kepentingan sekaligus: kebutuhan dasar masyarakat dan tertib administrasi aset negara.
Bukan Sekedar Silaturahmi
Di tengah kebutuhan masyarakat terhadap akses air bersih dan hunian layak, rencana pembangunan sumur bor dan rehabilitasi RTLH menjadi program yang patut dikawal agar benar-benar memberikan manfaat kepada warga yang membutuhkan.
Namun, di sisi lain, pembahasan mengenai proses penerbitan sertifikat lahan Markas Batalyon 876/Palatana juga tidak kalah penting.
Administrasi aset dan kepastian status lahan merupakan bagian yang harus dikelola secara tertib dan transparan. Karena itu, informasi mengenai proses tersebut menjadi penting diketahui publik, terutama apabila melibatkan kerja sama antara pemerintah desa dan institusi TNI.
Berantas Tipikor New Coba Konfirmasi Hasil Pertemuan
Untuk memperoleh keterangan langsung mengenai hasil pertemuan, wartawan Berantas Tipikor New berupaya melakukan konfirmasi kepada Kepala Desa Kadumbul Junison L. Come Rihi.
Namun, saat dihubungi melalui nomor telepon seluler yang dimiliki wartawan, nomor tersebut belum aktif sehingga konfirmasi belum dapat dilakukan.
Upaya konfirmasi tersebut dilakukan untuk memperoleh penjelasan langsung dari pihak Pemerintah Desa Kadumbul mengenai apa saja yang telah disepakati dalam pertemuan dengan Dandim, termasuk rencana pembangunan sumur bor, rehabilitasi RTLH, proses sertifikasi lahan Markas Batalyon 876/Palatana, serta pembahasan mengenai kesempatan putra-putri desa mengikuti penerimaan prajurit TNI.
Berantas Tipikor New tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi Kepala Desa Kadumbul untuk memberikan keterangan, klarifikasi, maupun penjelasan tambahan terkait hasil pertemuan tersebut.
Publik Berhak Mengetahui Perkembangannya
Keterbukaan informasi menjadi penting ketika sebuah pertemuan membahas program yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan administrasi aset.
Apalagi, jika rencana tersebut nantinya diwujudkan dalam bentuk program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan warga, publik tentu berkepentingan mengetahui apa yang direncanakan, siapa penerima manfaatnya, bagaimana pelaksanaannya, dan sejauh mana realisasinya.
Pada titik inilah sinergi antara TNI dan pemerintah desa tidak cukup hanya berhenti pada meja pertemuan. Komitmen tersebut perlu dikawal agar menghasilkan manfaat yang terukur bagi masyarakat.
Dandim 1601/Sumba Timur Letkol Arm Adwi Prasetya sendiri menegaskan bahwa Kodim akan terus membangun komunikasi dan bekerja sama dengan pemerintah desa serta seluruh komponen masyarakat dalam mendukung program yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pertemuan tersebut pun berakhir dalam suasana kekeluargaan. Kini, perhatian berikutnya adalah bagaimana hasil komunikasi tersebut diterjemahkan menjadi program nyata, transparan, dan dapat dirasakan masyarakat Desa Kadumbul.
Berantas Tipikor New akan terus mengikuti perkembangan realisasi program tersebut dan memberikan ruang konfirmasi kepada pihak-pihak terkait sebagai bagian dari prinsip pemberitaan yang berimbang.
Piter Kabiro, Sumba Timur
