SUMBA BARAT DAYA, NTT –BTN 05/04/2026- Integritas pengelolaan data pendidikan di SMK Wee Paboba, Desa Wee Londa, Kecamatan Kota Tambolaka, kini tengah menjadi sorotan tajam. Berdasarkan penelusuran data dan informasi dari sumber terpercaya, ditemukan indikasi ketidaksesuaian signifikan pada jumlah peserta didik yang dilaporkan ke dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) selama beberapa tahun terakhir.
Data yang dihimpun menunjukkan tren penurunan jumlah siswa yang tidak wajar. Pada Tahun Ajaran 2021/2022, sekolah mencatatkan jumlah siswa sebanyak 339 orang di semester ganjil. Angka ini relatif stabil hingga Tahun Ajaran 2022/2023 dengan 318 siswa.
Namun, memasuki Tahun Ajaran 2023/2024, jumlah siswa anjlok drastis menjadi hanya 87 orang,terdapat selisih sekitar 227 siswa yang hilang dari catatan. Tren penurunan ini terus berlanjut hingga Tahun Ajaran 2024/2025, di mana pada semester genap hanya tercatat 45 siswa yang aktif.
Ketidaksinkronan data ini memicu dugaan adanya praktik “siswa fiktif” pada periode sebelumnya untuk mendongkrak perolehan dana bantuan operasional pendidikan.
Estimasi sementara menunjukkan, jika selisih ratusan siswa tersebut terbukti tidak memenuhi kriteria atau tidak aktif namun tetap dilaporkan, potensi kerugian keuangan negara diperkirakan mencapai Rp 385.900.000 per tahun. Angka fantastis ini mendesak untuk segera diaudit secara resmi oleh instansi berwenang.
Lemahnya fungsi pengawasan internal Yayasan Tunas Timur juga menjadi poin krusial. Ketua Yayasan, yang berinisial SLD, hingga saat ini belum memberikan tanggapan memadai terkait polemik ini. Publik menyayangkan minimnya pengawasan tersebut, mengingat lokasi sekolah berada sangat dekat dengan kediaman pribadi pimpinan yayasan.
Pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan sekolah pada periode tersebut diketahui adalah Rudiyanto Umbu Pati dan Ribka Susana Bulu, yang menjabat sejak tahun 2021 hingga 2025. Sedangkan untuk tahun 2026, kepemimpinan sekolah telah beralih kepada Aeman.
Menanggapi temuan ini, para pengamat pendidikan dan masyarakat luas mendesak adanya langkah tegas dari pemerintah.
Pihak sekolah dan yayasan harus menjelaskan penyebab penyusutan data yang ekstrem tersebut.
Dinas Pendidikan terkait dan Inspektorat didesak melakukan verifikasi faktual terhadap data Dapodik SMK Wee Paboba.
Perlu adanya evaluasi total terhadap sistem pengawasan Yayasan Tunas Timur guna mencegah penyimpangan serupa.
Hingga berita ini diturunkan, awak media masih berupaya melakukan konfirmasi lebih lanjut kepada pihak sekolah dan yayasan guna mendapatkan perimbangan informasi.
Redaksi: Berantas TipikorNews
