JAKARTA –BTN 31/01/2026- Cita-cita besar menuju Indonesia Emas 2045 kini berada di persimpangan jalan yang mengkhawatirkan. Alih-alih melahirkan generasi unggul, potret buram dunia pendidikan kita justru berpotensi melahirkan “Generasi Cemas”. Hugo Rehi Kalembu, pemerhati pendidikan yang vokal, mengeluarkan kritik pedas terhadap degradasi martabat guru dan ketimpangan kebijakan pemerintah yang dianggap mencekik pahlawan tanpa tanda jasa.
Dulu, guru adalah personifikasi dari pepatah digugu dan ditiru. Mereka adalah bintang di tengah masyarakat, pemegang otoritas moral, dan intelektual yang kesejahteraannya dijamin ketat oleh negara. Namun kini, realitanya memilukan.
”Guru hari ini kehilangan taringnya. Mereka kehilangan otoritas penentu kelulusan karena sistem menuntut kelulusan otomatis. Akibatnya, guru hanya menjadi ‘tukang input skor’ formalitas,” ujar Hugo. Dampaknya fatal: wibawa guru rontok. Mereka kini rentan dikriminalisasi, diintimidasi orang tua, bahkan menjadi sasaran kekerasan fisik oleh muridnya sendiri.
Kritik paling tajam diarahkan pada pengkastaan guru yang dilakukan pemerintah melalui kategori PNS, PPPK, dan yang paling ironis: PPPK Paruh Waktu. Hugo menilai skema ini sebagai bentuk ketidakadilan yang telanjang.
”Kualifikasinya sama, tanggung jawabnya sama, beban kerjanya sama, tapi gajinya beda langit dan bumi. Istilah ‘PPPK Paruh Waktu’ itu cuma kosmetik bahasa untuk melegitimasi upah murah yang tidak manusiawi!” tegasnya.
Menurutnya, kesenjangan pendapatan ini menciptakan “gap psikologis” di sekolah. Bagaimana mungkin seorang guru bisa mengajar dengan maksimal jika perutnya lapar dan kebutuhan fisik minimumnya tidak terpenuhi?
Data menunjukkan adanya penurunan drastis IQ rata-rata penduduk Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Hugo mengaitkan hal ini langsung dengan sikap apatis guru yang terbelenggu. Karena takut dikriminalisasi dan tidak didukung kesejahteraan, banyak guru memilih “masa bodoh”.
”Kegiatan belajar mengajar hanya rutinitas hampa. Tidak ada lagi rangsangan kognisi, afeksi, dan psikomotorik. Jika sekolah hanya menjadi ‘kotak pemberi ijazah’, maka kita sedang menggali lubang kubur bagi masa depan bangsa,” tambah Hugo.
Sebagai langkah konkret, Hugo mendesak pemerintah untuk segera melakukan reformasi total, dimulai dari faktor pengungkit utama,Kesejahteraan Guru.Ia memberikan solusi pedas, Pangkas biaya operasional pejabat negara dan daerah!
“Dana itu ada, tinggal mau atau tidak. Efisiensikan biaya gaya hidup pejabat untuk menaikkan gaji guru PPPK Paruh Waktu minimal sesuai Kebutuhan Fisik Minimum. Mereka adalah pemegang amanat konstitusi untuk ‘Mencerdaskan Kehidupan Bangsa’, bukan pejabat yang kerjanya hanya seremonial!”
Jika pemerintah tetap bebal dan membiarkan guru merana, maka jargon Indonesia Emas 2045 hanyalah pepesan kosong di atas tumpukan ijazah yang tak bernilai.
Tibo
