JAKARTA, BTN – Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi (KOMPAK) Indonesia menyorot tajam kinerja Kapolres Sumba Barat Daya. Dalam pernyataannya kepada awak media, Jumat (11/09/2026) Ketua KOMPAK Indonesia, Gabriel Goa menyentil sejumlah soal yang sudah meresahkan publik. 13/09/2026
Ia menilai kinerja Kapolres SBD, AKBP Harianto Rantesalu tidak responsif terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Kami mendapatkan laporan jika ada oknum polisi yang malah jadi beking penyelundupan ternak,” bebernya.
Jika oknum aparat polisi sudah beking kejahatan maka harapan publik terhadap penegakan hukum hanya bisa digantungkan di awan-awan.
Tindakan seperti ini jadi preseden buruk bagi citra kepolisian yang mestinya jadi lokomotif untuk pemberantasan tindakan ilegal yang melanggar hukum.
Gabriel juga menyesalkan sikap apatis yang diperlihatkan pimpinan Polres SBD terhadap penertiban penyaluran BBM subsidi jenis Pertalite.
“Malah sudah viral sekian lama tapi kok Kapolres hanya diam tanpa ekspresi tidak gerakkan anggota untuk tindak tegas,” tandasnya.
Sesuai laporan yang diterima KOMPAK Indonesia, bahkan dimonitor lewat beranda media sosial dan media berita SPBU di SBD sudah dikuasai para penimbun Pertalite.
Pihaknya menyayangkan barang subsidi tersebut tidak bisa tersalur kepada masyarakat kecil karena keburu jatuh di tangan penimbun.
“Celakanya lagi orang sudah hampir baku bunuh di SPBU hanya karena saling berebutan. Sudah begitu polisi cuma nonton manis,” ujarnya dengan nada keras.
Pegiat kemanusiaan yang juga menjabat Tenaga Ahli Menteri HAM RI Bidang Human Trafficking dan HAM Berat tersebut menyoroti pula penanganan kasus dugaan korupsi di Dinas Kesehatan Kabupaten SBD.
Hingga hari ini, kata Gabriel, tidak ada perkembangan berarti atas penanganan kasus yang menggerogoti uang rakyat tersebut.
Dirinya khawatir jika penanganan kasus ini sudah kemasukan angin dan hendak dipetieskan.
Karena itu, KOMPAK Indonesia meminta agar kinerja Kapolres SBD harus dievaluasi untuk menciptakan iklim penegakan hukum dan perlindungan masyarakat yang mumpuni.
“Kami segera minta Kapolri perintahkan Kapolda NTT untuk evaluasi kinerja Kapolres SBD,” pungkasnya.
