SUMBA BARAT DAYA, BTN — Janji manis program kesejahteraan rakyat kembali menelan pil pahit kekecewaan. Hasil investigasi mendalam Kepala Biro BerantasTipikorNews.Co.Id membongkar potret buram bantuan pembibitan babi dan mesin pembuat pakan dari Pemerintah Daerah melalui Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Nusa Tenggara Timur, yang kini mangkrak dan terbengkalai bagai ‘proyek siluman’. 29/08/2026
Pantauan langsung di lokasi menyuguhkan pemandangan yang amat memprihatinkan dan mengelus dada. Bangunan rumah serta fasilitas kandang ternak babi memang berdiri fisik, lengkap dengan deretan mesin pembuat pakan bantuan pemerintah. Namun ironisnya, mesin-mesin bernilai fantastis itu justru dibiarkan berkarat serta rusak parah, sementara kandang pembibitan tampak melompong tanpa seekor pun ternak di dalamnya.
Sikap terbiar ini memicu amarah dan kekecewaan mendalam dari masyarakat sekitar yang menyaksikan langsung bagaimana uang rakyat dihambur-hamburkan tanpa asas manfaat. “Barang ada, tapi sama sekali tidak dipakai. Mesin-mesin karatan dan kandang kosong melompong. Ini murni uang rakyat yang dibuang sia-sia!” cetus seorang warga lokal dengan nada penuh kekecewaan saat ditemui di sekitar lokasi proyek.
Skandal terbengkalainya aset ini memantik gelombang pertanyaan tajam publik yang menuding Dinas Peternakan SBD lepas tangan pasca-penyaluran. Pertanyaan mendasar menyasar pada komitmen pendampingan, pemeliharaan, serta evaluasi berkala dari petugas lapangan, termasuk kejelasan pertanggungjawaban hukum, dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST), garansi penyedia barang, hingga transparansi ketepatan sasaran kelompok penerima manfaat.
Kondisi kontras ini juga memukul telak realisasi Visi dan Misi Bupati SBD yang sebelumnya gencar menggalakkan janji politik untuk membagikan ternak babi, sapi, hingga pembangunan fasilitas kandang ayam bagi masyarakat. Publik kini mempertanyakan keseriusan Dinas Peternakan SBD dalam mengeksekusi visi-misi tersebut, sebab jika bantuan tahap awal saja sudah gulung tikar dan jadi ‘bangkai’, keberlanjutan program lanjutan patut dipertanyakan.
Tak pelak, pegiat peternakan bersama masyarakat luas mendesak Inspektorat Kabupaten SBD dan aparat penegak hukum untuk turun tangan melakukan audit investigatif secara menyeluruh terkait perawatan aset dan efektivitas anggaran APBD. Selain mendesak inventarisasi ulang, publik juga menuntut sanksi tegas bagi oknum dinas yang lalai melakukan pembinaan serta oknum penerima yang sengaja membiarkan bantuan pemerintah tersebut terlantar.
“Jangan sampai program yang sejatinya bagus hanya dijadikan formalitas seremonial untuk menyerap anggaran semata. Kasihan para peternak kecil yang benar-benar membutuhkan malah tidak tersentuh, sementara yang mendapatkan bantuan justru membiarkannya rusak tak terawat,” pungkas seorang tokoh peternak lokal menegaskan kekecewaannya.
Sebagai bentuk penegakan prinsip pers yang berimbang dan akuntabel, Redaksi BerantasTipikorNews.Co.Id membuka ruang klarifikasi dan hak jawab seluas-luasnya bagi Kepala Dinas Peternakan SBD, Bupati SBD, serta pihak penerima bantuan. Publik SBD kini menunggu tindakan nyata dan transparansi data, bukan sekadar pembelaan diri di atas meja kompromi.
Kabiro SBD, Eman Ledu.
