SUMBA BARAT DAYA, BTN — Proyek Strategis Nasional Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) kini menuai sorotan tajam. Berdasarkan hasil investigasi lapangan Tim BerantasTipikorNews.co.id, sejumlah fisik bangunan proyek yang didesain untuk mendongkrak ekonomi kerakyatan tersebut disinyalir hanya berakhir sebagai bangunan pajangan tanpa memberikan asas manfaat bagi masyarakat setempat. 29/09/2026
Secara konsep, pembangunan Kopdes Merah Putih difungsikan sebagai pusat distribusi sembako, pupuk, pasokan gas, pergudangan, hingga sentra layanan ekonomi desa. Namun realita di lapangan justru berbanding terbalik; masyarakat hingga kini belum merasakan dampak positifnya meski proyek tersebut telah menyedot anggaran negara dalam jumlah yang fantastis.
Hasil pantauan di sejumlah titik lokasi yang tersebar di Kecamatan Loura, Wewewa, hingga Kodi menunjukkan kondisi fisik bangunan yang memprihatinkan. Banyak unit Kopdes Merah Putih yang pengerjaannya baru sebatas dinding, belum dipasangi atap, bahkan ada yang telah beratap namun dibiarkan kosong melompong tanpa ada aktivitas operasional sedikit pun.
Proses pengerjaan proyek ini dinilai sangat lambat karena sudah menelan waktu hampir satu tahun tetapi tak kunjung rampung. Kondisi ini memicu kekecewaan mendalam dari warga lokal yang sejak awal mendambakan kehadiran fasilitas ekonomi tersebut untuk menunjang aktivitas keseharian mereka di desa.
”Bangunannya sudah hampir setahun, tapi belum jadi-jadi. Kami lihat hanya jadi pajangan di tengah kampung. Katanya untuk koperasi desa, tapi sampai sekarang kami tidak tahu kapan bisa dipakai. Uangnya besar tapi manfaatnya belum ada,” keluh seorang warga setempat di salah satu lokasi proyek SBD.
Skeptisisme publik kian menguat tatkala ditemukan fakta bahwa pengerjaan fisik di beberapa desa benar-benar terhenti total. Salah satunya terjadi pada pembangunan Kopdes Merah Putih di Desa Mainda Ole, Kecamatan Wewewa Timur, yang sejak diterpa persoalan intern hingga akhir September 2026 ini sama sekali belum menunjukkan tanda-tanda keberlanjutan.
Kondisi serupa menyeruak di Desa Lete Kamouna, Kecamatan Wewewa Timur. Berdasarkan pengakuan tokoh masyarakat setempat saat dikonfirmasi pada 28 September 2026, pembangunan Kopdes di wilayah mereka mandek lantaran pihak mandor yang dipercayakan menggarap proyek tersebut secara resmi telah mengundurkan diri.
Mencermati terabaikannya asas manfaat bagi masyarakat kecil, Kepala Biro BerantasTipikorNews.co.id mendesak jajaran Pemerintah Pusat, BPK RI, hingga Fasilitator Pusat untuk segera turun ke lapangan melakukan monitoring dan evaluasi secara riil terhadap konstruksi bangunan yang berjalan lambat ini.
”Kami minta Pemerintah Pusat, BPK RI, dan Satgas Kopdes Merah Putih dari Kemenkop maupun Kemendes untuk turun langsung monitoring ke SBD. Jangan hanya terima laporan di atas kertas yang mengklaim progres sudah 70–80 persen. Turun lihat fakta di lapangan, banyak yang mangkrak dan jadi pajangan,” tegas Kepala Biro BerantasTipikorNews.co.id.
Di sisi lain, warga turut mempertanyakan transparansi pengelolaan anggaran Kopdes Merah Putih yang disebut-sebut mencapai miliaran rupiah per unit, namun menghasilkan kualitas bangunan yang diragukan. Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Koperasi dan UKM SBD serta Fasilitator Kopdes Merah Putih Kabupaten SBD belum memberikan keterangan resmi terkait penyebab tersendatnya pembangunan proyek strategis tersebut.
