KODI BANGEDO, SBD, BTN – Dugaan pengelolaan Dana Desa (DD) yang tidak transparan kembali mencuat di Desa Rada Loko, Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD). Seorang warga lansia, Tidores Tari Pata (76), mengungkap fakta pahit tentang ketimpangan antara besarnya anggaran desa dengan realita kemiskinan yang ia alami. 16/02/2026
Lelaki kelahiran tahun 1950 ini mengaku hingga kini belum pernah menyentuh bantuan pemerintah, baik berupa rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) maupun akses penerangan listrik, meski tinggal di jantung desa yang berstatus “Tertinggal”.
Berdasarkan data penyaluran Dana Desa Rada Loko Tahun Anggaran 2022 yang dihimpun media ini, tercatat pagu dana sebesar Rp 1.251.698.000. Dari total tersebut, terdapat pos anggaran khusus untuk:
- Dukungan Program Rehab RTLH Gakin: Senilai Rp 109.000.000.
- Pengelolaan Jaringan Komunikasi/Informasi: Rp 29.500.000.
- Peningkatan Produksi Peternakan: Rp 251.000.000.
- Pos Keadaan Mendesak (BLT): Total lebih dari Rp 500.000.000.
”Lihat sendiri rumah saya ukuran 5×6 ini. Atap seng dan dinding papan ini saya bangun dengan biaya pribadi, bukan bantuan. Lalu anggaran ratusan juta untuk rehab rumah itu larinya ke mana?” tanya Tari Pata dengan nada sedih saat ditemui media (12/2/2026).
Tak hanya persoalan rumah, Tari Pata membeberkan bahwa masih ada satu dusun di Desa Rada Loko yang hingga kini belum tersentuh listrik PLN. Padahal, setiap tahunnya melalui forum Musrenbang (Musudus hingga Musrenbangcam), usulan ini selalu menjadi prioritas namun selalu berakhir dengan kegagalan.
Tercatat sedikitnya 12 titik tetangga di wilayah tersebut yang masih gelap gulita. Selain listrik, krisis air bersih juga masih membayangi belasan Kepala Keluarga (KK) di desa tersebut.
”Kami seperti diperbodoh. Saya mengajak pihak PLN dan instansi terkait untuk turun langsung ke lapangan. Jangan hanya melihat laporan di atas kertas, karena kenyataannya kami masih hidup dalam kegelapan,” tegas lelaki yang akrab disapa Leki ini.
Atas temuan kejanggalan antara serapan anggaran dengan kondisi riil di masyarakat, Tidores Tari Pata secara terbuka meminta Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya untuk segera melakukan audit terhadap Kepala Desa Rada Loko, Donatus Djapa Ndoda.
Ia mencurigai adanya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran, terutama pada pos peningkatan kapasitas perangkat desa, anggaran darurat, dan pemberdayaan yang nilainya cukup fantastis namun tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat miskin (Gakin).
”Saya sudah berumur 76 tahun, saya tidak takut bicara kebenaran. Kami butuh keadilan. Inspektorat harus turun dan periksa ke mana perginya uang rakyat itu,” pungkasnya.
Kabiro SBD
