Scroll Untuk Lanjut Membaca

SUMBA TIMUR, BTN 11 NOVEMBER 2026 — Pengawasan terhadap perdagangan dan pengiriman ternak sapi antarpulau di Kabupaten Sumba Timur menjadi perhatian serius. Izin pengiriman sapi keluar pulau sebanyak 150 ekor yang disebut telah diberikan oleh Bupati Sumba Timur kini memasuki tahapan realisasi secara bertahap.

Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur, Abraham Koli, kepada pers Berantas Tipikor New menjelaskan bahwa dari total izin pengiriman sebanyak 150 ekor sapi, pihak pengusaha telah melakukan tiga kali pengiriman dengan jumlah keseluruhan sebanyak 65 ekor.

Selanjutnya, pada 11 November 2026, kembali dilaksanakan pemeriksaan ternak atau yang disebut kegiatan kir di Desa Patawang. Berdasarkan laporan Kepala Bidang Pengelolaan Pemasaran dan Pengembangan Usaha (P3U) Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur, Drh. Thomas A.K. Sabaora, kepada Kepala Dinas Peternakan, hasil pemeriksaan pada hari tersebut mencatat sebanyak 22 ekor sapi.

Dengan demikian, berdasarkan keterangan tersebut, total sapi yang telah dikirim sebelumnya sebanyak 65 ekor, ditambah 22 ekor yang baru diperiksa, menjadi 87 ekor dalam tahapan realisasi dan pemeriksaan.

Namun, perlu ditegaskan bahwa 22 ekor tersebut belum otomatis dihitung sebagai sapi yang telah diberangkatkan. Ternak itu masih harus menjalani tahapan pemeriksaan kesehatan di tempat karantina sebelum dimuat ke kapal.

22 EKOR SAPI DARI PATAWANG MENUJU KARANTINA WAINGAPU

Menurut penjelasan Kepala Dinas Peternakan Abraham Koli, sebanyak 22 ekor sapi yang telah diperiksa di Desa Patawang direncanakan diangkut menggunakan kendaraan truk menuju tempat karantina di Waingapu (WGP).

Di lokasi karantina, ternak tersebut akan menjalani pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu sebelum dimuat ke kapal milik perusahaan pelayaran Dharma Lautan Utama (DLU).

Tahapan ini menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa ternak yang akan diberangkatkan telah memenuhi persyaratan kesehatan dan ketentuan lalu lintas hewan antarpulau.

Pemeriksaan di Desa Patawang tidak boleh dianggap sebagai akhir dari seluruh proses. Pemeriksaan kesehatan di karantina tetap menjadi tahapan penting sebelum pemberangkatan dilakukan.

IZIN 150 EKOR, SUDAH TERKIRIM 65 EKOR, 22 EKOR MENUNGGU TAHAPAN BERIKUTNYA

Jika mengacu pada keterangan Kepala Dinas Peternakan, perhitungan sementara realisasi izin tersebut adalah:

Total izin Bupati Sumba Timur: 150 ekor.

Pengiriman sebelumnya sebanyak tiga kali: 65 ekor.

Pemeriksaan terbaru di Desa Patawang: 22 ekor.

Total pengiriman sebelumnya ditambah pemeriksaan terbaru: 87 ekor.

Sisa kuota berdasarkan perhitungan tersebut: 63 ekor.

Angka 63 ekor tersebut merupakan sisa dari kuota 150 ekor setelah dikurangi 65 ekor yang telah dikirim dan 22 ekor yang baru diperiksa. Jumlah ini belum berarti seluruh ternak tersisa telah tersedia atau siap diberangkatkan.

PENGUSAHA MASIH BERUPAYA MEMENUHI KUOTA 150 EKOR

Informasi yang diperoleh menyebutkan bahwa pihak pengusaha masih berupaya melakukan pembelian sapi untuk memenuhi jumlah keseluruhan sebanyak 150 ekor sesuai izin Bupati Sumba Timur.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan kuota pengiriman masih berlangsung dan belum seluruhnya terealisasi.

Hal ini perlu menjadi perhatian instansi teknis agar setiap tambahan ternak yang dibeli dan akan dikirim tetap melalui pemeriksaan identitas, pencocokan dokumen, pemeriksaan fisik, serta persyaratan kesehatan yang diwajibkan.

Setiap tahapan pengiriman juga harus memiliki pencatatan yang jelas sehingga tidak terjadi perbedaan antara jumlah ternak yang diizinkan, yang dibeli, yang diperiksa, dan yang benar-benar diberangkatkan.

DINAS PETERNAKAN DAN KARANTINA HARUS SAMA-SAMA MEMASTIKAN PENGAWASAN

Pengawasan pengiriman sapi antarpulau bukan sekadar urusan kelancaran perdagangan. Ada kepentingan yang lebih besar, yaitu menjaga kesehatan hewan, melindungi peternakan daerah, dan memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan.

Dinas Peternakan memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan sesuai kewenangannya. Sementara itu, petugas karantina memiliki peran penting dalam pemeriksaan kesehatan dan pemenuhan persyaratan karantina sebelum ternak diberangkatkan.

Koordinasi antara kedua instansi harus berjalan baik. Tidak boleh ada tahapan yang terlewat hanya karena ternak telah memperoleh izin pengiriman atau sudah berada di lokasi pelabuhan.

Dokumen harus sesuai dengan jumlah dan identitas ternak. Kondisi kesehatan harus dibuktikan melalui prosedur pemeriksaan yang berlaku. Setiap keberangkatan harus dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan.

PUBLIK BERHAK MENGAWASI REALISASI IZIN 150 EKOR

Media Berantas Tipikor New menilai bahwa keterbukaan informasi mengenai realisasi izin pengiriman ternak perlu terus dikawal.

Ada sejumlah hal yang patut mendapat penjelasan lebih lanjut dari instansi terkait, antara lain:

Bagaimana rincian dokumen tiga kali pengiriman sebelumnya dengan total 65 ekor sapi?

Apakah 22 ekor hasil pemeriksaan di Patawang telah memenuhi seluruh persyaratan untuk masuk tahap pemeriksaan karantina?

Bagaimana hasil pemeriksaan kesehatan di karantina Waingapu?

Apakah seluruh sisa kuota 63 ekor nantinya akan diperiksa melalui prosedur yang sama?

Bagaimana mekanisme pencatatan apabila pengusaha membeli tambahan sapi untuk memenuhi kuota 150 ekor?

Apakah jumlah keseluruhan yang benar-benar diberangkatkan nantinya akan sesuai dengan izin Bupati Sumba Timur?

Pertanyaan tersebut merupakan bentuk kontrol publik untuk memastikan transparansi administrasi dan akuntabilitas pengiriman ternak, bukan tuduhan terhadap pihak pengusaha maupun instansi pemerintah.

JANGAN ADA KELALAIAN DALAM PENGAWASAN

Pemerintah daerah harus memastikan bahwa izin pengiriman 150 ekor sapi benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan. Pengiriman bertahap tidak menjadi persoalan sepanjang setiap tahap memenuhi persyaratan yang berlaku.

Namun, pengawasan harus tetap melekat sejak pemeriksaan di lokasi asal, pengangkutan menuju karantina, pemeriksaan kesehatan, hingga proses pemuatan ke kapal.

Kepentingan perdagangan harus berjalan beriringan dengan perlindungan kesehatan hewan. Jangan sampai kelancaran bisnis mengalahkan kewajiban memenuhi prosedur.

IZIN 150 EKOR HARUS JELAS REALISASINYA. 65 EKOR SUDAH DIKIRIM, 22 EKOR TELAH DIPERIKSA, DAN SISA KUOTA HARUS TETAP DALAM PENGAWASAN!

Berantas Tipikor New akan terus mengawal perkembangan pengiriman ternak sapi antarpulau di Kabupaten Sumba Timur, termasuk hasil pemeriksaan karantina terhadap 22 ekor sapi dari Patawang dan realisasi pemenuhan kuota 150 ekor tersebut.

BERANTAS TIPIKOR NEW

Mengawal transparansi, menguji akuntabilitas, dan mengawasi setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan publik.