SUMBA TIMUR, BTN — Bupati Sumba Timur didesak segera melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait persoalan penerbitan Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor BKPSDMD.800.1.3.2/392/2026-D. Bupati diminta tidak lagi memperpanjang polemik melalui upaya hukum banding apabila tidak terdapat alasan hukum yang kuat, melainkan segera menjalankan putusan pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 14/11/2026
SK tersebut dituntut segera dicabut dan diganti dengan SK baru yang sepenuhnya mengacu pada amar putusan PTUN. Pelaksanaan putusan pengadilan bukan sekadar persoalan administrasi pemerintahan, melainkan bentuk penghormatan terhadap hukum, keadilan, dan kepastian hukum bagi para pihak yang dirugikan.
APBD JANGAN TERUS TERKURAS UNTUK PERKARA YANG BERLARUT-LARUT
Persoalan ini dinilai telah menimbulkan dampak serius, baik terhadap keuangan daerah maupun terhadap pihak-pihak yang menggugat.
Pertama, muncul sorotan terhadap penggunaan APBD yang disebut-sebut telah menghabiskan anggaran hingga miliaran rupiah untuk kebutuhan penanganan perkara, termasuk jasa pengacara negara, transportasi, akomodasi, konsumsi, serta biaya konsultasi dan persidangan. Besaran dan rincian penggunaan anggaran tersebut perlu dibuka secara transparan kepada publik agar dapat diketahui pertanggungjawabannya.
Kedua, para penggugat juga disebut mengalami kerugian material dan immaterial. Mereka harus mengeluarkan biaya jasa advokat, transportasi, konsultasi hukum, akomodasi, hingga kebutuhan selama proses persidangan yang berlangsung.
Pertanyaannya, sampai kapan persoalan ini harus membebani keuangan daerah dan masyarakat yang sesungguhnya membutuhkan anggaran untuk pembangunan serta pelayanan publik?
MENINGGALNYA KRISTIAN NDILU MENJADI SOROTAN SERIUS
Lebih jauh, persoalan ini menyentuh sisi kemanusiaan. Salah satu pejabat yang disebut terdampak demosi adalah almarhum Kristian Ndilu, SP, yang sebelumnya menjabat sebagai Camat, kemudian ditempatkan sebagai Kepala Bidang Bina Produksi pada Dinas Perikanan.
Almarhum kemudian meninggal dunia di Salura setelah mengalami sakit.
Peristiwa ini menjadi perhatian serius dan menimbulkan pertanyaan mengenai dampak kebijakan mutasi dan demosi terhadap kondisi psikologis, sosial, serta kehidupan keluarga pejabat yang bersangkutan.
Namun, hubungan sebab-akibat antara kebijakan demosi dan meninggalnya almarhum harus ditelusuri secara objektif melalui bukti dan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Keluarga almarhum juga patut mendapatkan perhatian dan kepedulian pemerintah daerah, termasuk kemungkinan pemberian santunan serta beasiswa pendidikan bagi anak-anak yang ditinggalkan.
BUPATI DIMINTA USUT PIHAK YANG MENYUSUN SK
Bupati Sumba Timur juga didesak melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses penyusunan dan penerbitan SK tersebut.
Siapa saja pihak yang terlibat? Apakah seluruh prosedur administrasi dan ketentuan kepegawaian telah dipenuhi? Apakah terdapat kelalaian, penyalahgunaan kewenangan, atau pelanggaran disiplin dalam proses penerbitannya?
Semua pertanyaan itu harus dijawab melalui pemeriksaan yang transparan dan objektif.
Apabila ditemukan aparatur yang terbukti melakukan pelanggaran, pemerintah daerah harus menjatuhkan sanksi sesuai tingkat kesalahannya, termasuk demosi atau pembebasan dari jabatan apabila memang memenuhi ketentuan hukum.
Jangan sampai kebijakan yang keliru justru dibiarkan tanpa pertanggungjawaban.
HAK PARA PEJABAT HARUS DIPULIHKAN
Pemerintah Kabupaten Sumba Timur juga dituntut segera memulihkan hak-hak para pejabat yang terdampak, sesuai amar putusan PTUN.
Pemulihan tersebut mencakup:
Mencabut SK yang dinyatakan bermasalah sesuai putusan pengadilan.
Menerbitkan SK baru yang sesuai dengan amar putusan PTUN.
Memulihkan kedudukan, jabatan, dan nama baik para penggugat sesuai hak hukumnya.
Menindaklanjuti tuntutan ganti kerugian material dan immaterial melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Mempertimbangkan pemberian santunan kepada istri serta beasiswa pendidikan bagi anak-anak almarhum Kristian Ndilu.
Melakukan evaluasi terhadap pejabat atau pihak yang terbukti bertanggung jawab atas penerbitan SK tersebut.
Para pejabat yang sebelumnya terkena demosi juga berharap dapat dikembalikan ke jabatan semula atau jabatan setara sesuai ketentuan dan amar putusan. Apabila terdapat penilaian objektif atas prestasi dan kinerja mereka, pemerintah daerah juga diharapkan memberikan kesempatan pengembangan karier secara adil, termasuk peluang promosi ke jabatan eselon II sesuai persyaratan yang berlaku.
JANGAN BIARKAN KEPUTUSAN ADMINISTRASI MENGALAHKAN KEADILAN
Persoalan ini tidak boleh dipandang sebagai konflik jabatan semata. Ini menyangkut tata kelola pemerintahan, penggunaan uang rakyat, perlindungan hak aparatur sipil negara, serta tanggung jawab moral seorang kepala daerah.
Bupati Sumba Timur harus menunjukkan keberanian mengambil langkah korektif. Jangan sampai masyarakat terus menyaksikan anggaran daerah terserap untuk perkara yang berkepanjangan, sementara persoalan pokok belum diselesaikan.
Putusan pengadilan harus dihormati dan dilaksanakan sesuai hukum. Jabatan adalah amanah, kewenangan adalah tanggung jawab, dan APBD adalah uang rakyat yang wajib dipertanggungjawabkan.
Rakyat menunggu tindakan nyata, bukan sekedar janji dan pernyataan.
BERANTAS TIPIKOR NEW Mengawal transparansi, mengungkap dugaan penyimpangan, dan memperjuangkan keadilan.
