LUWUK — Banggai- BTN 27/03/2026-Aroma busuk dugaan pembiaran dalam penanganan kasus etik oknum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Banggai mulai menyengat publik. Kesabaran para aktivis intelektual tampaknya telah mencapai titik nadir. Hari ini, gelombang protes keras meledak dari kalangan mahasiswa yang mencium adanya gelagat “main mata” antar instansi.
Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Tompotika (UNTIKA) Luwuk, Romiarto Sagiap, tampil ke depan dengan pernyataan yang menggelegar. Ia melontarkan kritik tanpa ampun yang diarahkan langsung ke jantung Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Banggai.
Romiarto menilai, lambannya pelimpahan berkas oleh Dinas Kesehatan bukan sekedar kendala teknis, melainkan indikasi kuat adanya upaya proteksi terhadap oknum yang bermasalah. Menurutnya, birokrasi jangan dijadikan tameng untuk menyembunyikan borok internal.
“Jangan bermain-main dengan akal sehat publik! Keterlambatan ini sudah tidak masuk akal. Dinas Kesehatan harus segera mempercepat proses pelimpahan. Jika terus berlarut-larut, patut diduga ada skenario ‘penyelamatan’ yang sedang dimainkan di balik meja,” tegas Romiarto dengan nada bicara yang meninggi.
Tak hanya Dinkes, BKPSDM pun tak luput dari serangan “tajam” sang aktivis. Lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas dan disiplin aparatur sipil negara itu dinilai kehilangan taringnya.
“BKPSDM jangan hanya duduk manis menjadi penonton dalam drama ini! Ini bukan kasus receh yang bisa diselesaikan dengan teguran lisan sambil minum kopi. Jika terbukti melanggar, ambil tindakan ekstrem. pembinaan keras atau pecat! Publik butuh ketegasan, bukan sikap lembek yang memalukan,” sergahnya dengan tatapan tajam.
Bagi Romiarto, mempertahankan aparatur yang cacat etika sama saja dengan memelihara kanker di dalam tubuh birokrasi. “Lebih baik bertindak tegas sekarang daripada membiarkan institusi ini membusuk dan menjadi bahan tertawaan masyarakat nanti,” tambahnya.
Keberanian Romiarto mencapai puncaknya saat ia memberikan peringatan terbuka kepada Komandan Kompi (Danki) Brimob. Hal ini dipicu oleh status oknum tersebut yang juga merupakan anggota Bhayangkari. Ia menegaskan bahwa institusi Polri tidak boleh terseret dalam arus negatif akibat perilaku oknum anggotanya.
“Ini warning keras dari kami. Danki Brimob tidak boleh diam seribu bahasa. Ingat, status Bhayangkari bukan tameng sakti untuk kebal hukum atau etika. Jika ada pelanggaran, lakukan pembinaan internal yang nyata. Jangan biarkan marwah institusi kepolisian yang besar ini tercoreng hanya karena pembiaran terhadap satu orang!” tegas tokoh pemuda yang juga menjabat sebagai Kader Ikatan Mahasiswa Kecamatan Bunta Nuhon dan Simpang Raya (IMKBNS) ini.
Kasus ini kini menjadi pertaruhan besar bagi kredibilitas lintas institusi di Kabupaten Banggai. Romiarto mengingatkan bahwa jika hukum hanya tajam ke bawah namun mendadak tumpul ketika berhadapan dengan “orang dalam” atau oknum tertentu, maka kepercayaan publik akan runtuh seketika.
“Ini soal wibawa negara. Jangan sampai muncul stigma di masyarakat bahwa aturan hanya berlaku untuk mereka yang tidak punya koneksi. Kami, mahasiswa, tidak akan tinggal diam melihat ketidakadilan ini dipamerkan secara vulgar,” cetusnya.
Menutup pernyataannya, Romiarto memberikan ultimatum terakhir. Jika dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret yang transparan dan berkeadilan, ia memastikan bahwa barisan mahasiswa akan bergerak keluar dari ruang diskusi menuju aspal jalanan.
“Jangan uji kesabaran intelektual kami. Kalau tidak ada tindakan nyata, kami pastikan isu ini akan meledak di jalanan. Tekanan publik akan kami eskalasi hingga ke titik maksimal sampai keadilan benar-benar ditegakkan!” pungkasnya dengan penuh ancaman.
Kini, bola panas berada di tangan Pemerintah Kabupaten Banggai dan instansi terkait. Publik menanti.apakah mereka akan memilih menjaga integritas, atau justru terus berlindung di balik tembok birokrasi yang mulai retak?
Redaksi
