​SUMBA BARAT DAYA, BTN – Publik kembali disuguhi tontonan antiklimaks terkait penegakan aturan di tingkat desa. Kepala Bidang Pemerintahan Desa (Pemdes) Dinas PMD Kabupaten Sumba Barat Daya, Yadi Beleko, yang sebelumnya sesumbar akan memanggil Kepala Desa Onggol, Petrus Poka Holo, pada Senin (26/01/2026), justru menghilang dari jangkauan komunikasi.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

​Upaya konfirmasi yang dilakukan awak media melalui sambungan WhatsApp pada hari yang dijanjikan tidak membuahkan hasil. Yadi Beleko memilih bungkam dan tidak mengangkat ponselnya, memicu pertanyaan besar: Ada apa dengan Pemdes SBD?

​Skandal ini bermula dari pemecatan 4 perangkat desa di Desa Onggol yang dinilai cacat prosedur dan menabrak aturan. Meski Camat Kodi, Benyamin Kaka, telah mengeluarkan instruksi tegas untuk menghentikan sementara proses pemberhentian dan pelantikan perangkat baru, Kades Petrus Poka Holo justru menunjukkan sikap membangkang dan mengabaikan perintah atasan langsungnya tersebut.

​Sikap “dingin” Kabid Pemdes ini berbanding terbalik dengan ketegasan Bupati SBD, Ratu Ngadu Bonnu Wulla, yang secara instruktif memerintahkan Dinas PMD untuk segera memanggil Kades Onggol. Ketidakhadiran nyali birokrasi di tingkat teknis (Pemdes) dalam mengeksekusi perintah Bupati ini memperkuat dugaan adanya pembiaran terhadap praktik maladministrasi.

​Persoalan ini semakin serius mengingat Ombudsman RI telah memberikan sorotan tajam terhadap maraknya potensi maladministrasi dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang kerap dijadikan alat politik lokal oleh oknum Kades.

​Sikap tidak responsif dari Kabid Pemdes SBD di tengah mosi tidak percaya masyarakat terhadap tata kelola Desa Onggol seolah memberikan angin segar bagi para “raja kecil” di desa untuk terus melanggar aturan.

​Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi mengapa pemanggilan yang dijanjikan tersebut gagal terlaksana atau mengapa pejabat terkait mendadak sulit dihubungi. Rakyat Sumba Barat Daya kini menanti: Apakah hukum akan tegak, atau kalah oleh negosiasi di bawah meja?

​Laporan: Eman Ledu

Kabiro Sumba Barat Daya