BANGGAI KEPULAUAN, BTN — Di saat jargon pemerataan pembangunan dan transformasi kesehatan digaungkan di berbagai mimbar formal, potret kelam justru terus membayangi warga di wilayah pegunungan Kecamatan Bulagi Selatan. Akses terhadap layanan kesehatan yang layak dan manusiawi seolah masih menjadi barang mewah yang tak tersentuh bagi mereka. 4/06/2026
Hingga hari ini, desa-desa seperti Osan, Labotankandi, Lemelu, dan Alani harus menghadapi kenyataan pahit: krisis akut ketersediaan ambulans. Ketika situasi darurat medis terjadi—baik itu warga yang kritis, lansia yang drop, hingga ibu hamil yang bertaruh nyawa untuk melahirkan—mereka harus pasrah pada nasib, menanti ambulans dari RSP Pratama Bilabanggai atau Puskesmas Bonepuso yang jaraknya berkisar 10 hingga 40 kilometer.
Jarak puluhan kilometer di wilayah pegunungan bukanlah sekedar angka di atas kertas. Di baliknya, ada taruhan keselamatan, waktu yang terbuang sia-sia, dan kecemasan mendalam yang terus menghantui warga setiap detiknya.
Ironi Kemanusiaan: Pasien Berdampingan dengan Pasir dan Ternak
Sebagai dampaknya, pemandangan memilukan menjadi makanan sehari-hari. Demi menyambung nyawa, pasien darurat terpaksa diangkut menggunakan kendaraan bak terbuka atau mobil pikap. Kendaraan yang sehari-harinya digunakan untuk memuat pasir, tanah, hasil kebun, bahkan hewan ternak, mendadak beralih fungsi menjadi “ambulans darurat”.
Tanpa fasilitas medis, tanpa pelindung dari terik matahari maupun guyuran hujan, para pasien harus bertahan melewati jalanan terjal. Di manakah letak keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang kerap diagungkan, jika hak paling dasar untuk dievakuasi secara layak saja belum terpenuhi?
Kritik Keras: Apakah Harus Viral untuk Mendapat Perhatian?
Publik Banggai Kepulauan baru-baru ini dikejutkan oleh viralnya insiden pelayanan ambulans jenazah. Namun, publik—dan khususnya pembuat kebijakan—harus menyadari bahwa krisis di pegunungan Bulagi Selatan ini bukanlah fenomena baru yang mendadak muncul karena viral. Ini adalah luka lama yang diabaikan, sebuah penderitaan sistemik yang dirasakan masyarakat setiap hari.
”Apakah birokrasi kita sudah begitu tumpul sehingga harus menunggu sebuah tragedi menjadi viral di media sosial barulah ada tindakan? Apakah harus ada nyawa yang melayang lagi di atas bak pikap sebelum solusi nyata dihadirkan?”
Sebuah Proposal Kemanusiaan untuk Pemangku Kebijakan
Rilis ini tidak dirancang sekedar untuk menuding atau menyalahkan satu pihak. Ini adalah sebuah proposal kemanusiaan—suara jujur dan jeritan langsung dari akar rumput yang mengetuk pintu hati nurani para pemimpin.
Kami mengetuk komitmen nyata dari:
Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan & DPRD Kab. Banggai Kepulauan
Dinas Kesehatan Kabupaten & Provinsi Sulawesi Tengah
Gubernur & DPRD Provinsi Sulawesi Tengah
Sektor Swasta/Dunia Usaha melalui program CSR
Sebagai solusi taktis dan cepat, jika terdapat unit ambulans di wilayah lain yang utilitasnya kurang optimal, mungkinkah ada kebijakan diskresi untuk melakukan relokasi atau hibah armada khusus demi melayani klaster Desa Osan, Labotankandi, Lemelu, dan Alani?
Penutup
Bagi sebagian orang di perkotaan, ambulans mungkin hanyalah alat transportasi medis biasa. Namun bagi masyarakat pegunungan Bulagi Selatan, kehadiran satu unit ambulans adalah batas tipis antara harapan dan keputusasaan, antara keselamatan dan kehilangan.
Sudah saatnya akses kesehatan tidak lagi didikte oleh jarak geografis. Setiap warga negara memiliki hak konstitusional yang sama untuk sehat dan diperlakukan secara manusiawi. Karena pada akhirnya, kemanusiaan harus selalu menjadi satu-satunya alasan utama kita untuk bergerak.
