Scroll Untuk Lanjut Membaca

​BONGGA KEPULAUAN, BTN — Menanggapi sorotan publik dan pemberitaan terkait dugaan penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2024, Kepala Desa Paisubebe, Kecamatan Bokan Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, Dewanto NG. Tjandring, akhirnya angkat bicara untuk memberikan klarifikasi secara terbuka kepada masyarakat. 2/11/2026

​Ditemui awak media di kediamannya, Dewanto dengan tegas menyatakan bahwa segala tuduhan miring yang dialamatkan kepada pemerintahannya sama sekali tidak berdasar. Ia memastikan bahwa seluruh program kerja dan pengelolaan anggaran pada tahun tersebut telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

​”Penyimpangan APBDes 2024 itu sudah selesai, seluruhnya sudah dipertanggungjawabkan sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Jadi, tuduhan tersebut sangat janggal dan tidak berdasar menurut saya,” ungkap Dewanto dengan nada tegas.

​Dalam klarifikasinya, Dewanto turut meluruskan sejumlah poin krusial yang sempat dipersoalkan, salah satunya terkait pos pengamanan desa. Ia menjelaskan bahwa alokasi anggaran tersebut bukan diperuntukkan bagi proyek fisik, melainkan murni untuk pembayaran honorarium anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas).

​”Pos pengamanan yang dimaksud dalam anggaran itu sebenarnya adalah pos untuk pembayaran gaji atau honor Linmas, bukan untuk kegiatan pembangunan fisik gedung,” jelasnya meluruskan kesalahpahaman yang berkembang di tengah warga.

​Tidak hanya itu, terkait sorotan terhadap proyek pembangunan jembatan titian di Dusun 3, Dewanto memastikan bahwa pekerjaan tersebut telah rampung dikerjakan sesuai dengan perencanaan awal desa. “Jembatan titian di Dusun 3 sudah kami laksanakan pembangunannya dengan baik. Lantas, apa lagi yang ingin dipertanyakan?” ujarnya retoris.

​Menanggapi isu mengenai tanda tangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses pencairan dana, Dewanto memaparkan mekanisme yang berlaku. Menurutnya, tuduhan rekayasa administrasi tidak masuk akal karena proses penarikan anggaran desa melibatkan prosedur ketat yang melibatkan bendahara dan kepala desa secara langsung.

​Lebih lanjut, ia menduga bahwa pemberitaan miring yang sempat dimuat oleh salah satu media sarat akan muatan subjektif. Ia menilai ada indikasi upaya pelemahan terhadap roda Pemerintahan Desa Paisubebe, serta dugaan keterlibatan oknum tertentu yang sengaja mencampuradukkan urusan pemerintahan dengan kepentingan bisnis pribadi yang didasari oleh kecemburuan sosial.

​Melalui klarifikasi komprehensif ini, Kades Paisubebe mengimbau seluruh warga agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu kebenarannya. Ia mengajak masyarakat untuk tetap solid dan terus mendukung program-program pembangunan desa yang sedang berjalan demi kemajuan bersama.

​Wartawan: Daeng Irwan