SBD-TAMBOLAKA,BTN 23 Desember 2025 – Di penghujung tahun 2025, dunia pendidikan di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) didera ironi yang memuakkan. Di saat Bupati SBD sibuk memamerkan piagam penghargaan atas prestasi,dunia pendidikan morat marit, sejumlah sekolah dasar justru harus gigit jari karena Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tak kunjung mendarat di rekening sekolah.
”Hadiah” Natal yang Kelam bagi Guru dan Siswa
Kondisi pendidikan di SBD saat ini layak disebut morat-marit. Menjelang tutup tahun anggaran, dana yang menjadi urat nadi operasional sekolah masih belum cair. Beberapa sekolah yang teridentifikasi mengalami nasib malang ini antara lain.
SD Pakondo
SD Taman Siswa Ndaha Elu
SD Negeri Kadimbil
SD Negeri Noha
SD Katolik Bombo
Tanpa dana BOS di akhir tahun, operasional sekolah lumpuh total. Guru-guru honorer terancam merayakan Natal dan Tahun Baru dengan tangan hampa tanpa gaji, sementara kebutuhan ujian dan administrasi sekolah menunggak tanpa kepastian.
Menanggapi krisis ini, Plt. Kepala Dinas P dan K SBD, AB Tanggu, justru menunjukkan sikap arogan birokrasi. Alih-alih melakukan jemput bola atau memberikan solusi darurat di akhir tahun ini, ia justru menyalahkan pihak sekolah.
“Betul sekali ama, persoalan utama ada pada sekolah sendiri,” cetus AB Tanggu dengan nada dingin saat dikonfirmasi media (23/12).
Pernyataan ini adalah tamparan keras bagi para kepala sekolah. Publik bertanya Jika masalah ada pada sekolah, di mana fungsi pembinaan Dinas selama satu tahun anggaran ini? Mengapa masalah administratif baru diributkan saat tahun anggaran akan ditutup? Ini jelas merupakan bentuk kegagalan koordinasi yang fatal di level Dinas.
Penghargaan yang diterima Bupati SBD saat ini tak lebih dari sekedar “pemanis citra” yang kontradiktif dengan fakta di lapangan. Bagaimana mungkin prestasi dirayakan di atas jeritan sekolah-sekolah yang saldo rekeningnya nol rupiah akibat kelalaian sistemik?
“Sangat memuakkan melihat pejabat pamer penghargaan di saat operasional sekolah-sekolah kami morat-marit. Penghargaan itu tidak bisa dipakai untuk membayar honor guru atau membeli alat tulis siswa,” ujar salah satu wali murid dengan nada geram.
Masyarakat SBD mendesak Bupati untuk segera turun tangan dan berhenti bersembunyi di balik piagam penghargaan. Dinas P dan K tidak boleh lagi “buang badan”. Dana BOS adalah hak siswa, bukan komoditas politik atau alat birokrasi untuk saling menyalahkan.
Jika hingga akhir Desember ini dana belum cair, maka penghargaan yang diterima Kabupaten SBD layak dianggap sebagai kebohongan publik terbesar tahun ini.
Kaperwil NTT
