MATANGA, BTN — Polemik yang merebak terkait keterlambatan pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) atau Panitia Pemilihan Antar Waktu (PAW) di Desa Matanga akhirnya mendapatkan tanggapan resmi. Langkah ini diambil untuk memberikan kepastian sekaligus meluruskan berbagai persepsi yang berkembang di tengah masyarakat. 1/09/2026
Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Matanga, Laode Zakri, menegaskan bahwa lembaga yang dipimpinnya sama sekali tidak pernah berniat mengulur-ulur waktu. Ia membantah keras tudingan bahwa BPD menjadi penyebab terhambatnya proses pembentukan panitia pelaksana musyawarah tersebut.
Dalam keterangan resminya pada Selasa, Laode Zakri mengungkapkan bahwa kendala utama yang membuat musyawarah belum dapat digelar adalah kesiapan anggaran. Seluruh alokasi dana untuk tahapan pemilihan tersebut baru diakomodasi dalam perubahan APBDes.
”Belum dilaksanakannya musyawarah pembentukan panitia PAW di Desa Matanga semata-mata diakibatkan karena anggarannya baru masuk di APBDes Perubahan,” ujar Laode Zakri saat memberikan klarifikasi.
Secara kelembagaan, BPD Matanga pada dasarnya sudah sangat siap untuk menjalankan seluruh rangkaian tahapan sesuai regulasi yang berlaku. Namun secara tertib administrasi, pelaksanaan kegiatan di lapangan tidak memungkinkan untuk dipaksakan sebelum ada kepastian dan ketersediaan anggaran.
”Lembaga BPD Desa Matanga tidak pernah memperlambat proses pembentukan panitia. Kami hanya menunggu anggaran tersebut resmi dicairkan agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai aturan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Laode Zakri memastikan bahwa setelah anggaran perubahan tersebut cair, BPD akan bergerak cepat. Musyawarah Desa (Musdes) untuk membentuk panitia pemilihan bakal segera dijadwalkan sesuai amanat Keputusan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).
Guna menjaga kondusivitas, klarifikasi terbuka ini diharapkan dapat menenangkan situasi dan mencegah munculnya kegaduhan maupun tudingan negatif terhadap BPD. Hingga saat ini, Pemerintah Desa Matanga bersama BPD masih terus mengawal serta menunggu proses pencairan APBDes Perubahan di tingkat kabupaten.
Irwan (Pena Daeng)
