NATUNA, BTN — Ketua MPR RI H. Ahmad Muzani memimpin delegasi menggelar Rapat Kerja bersama Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat Kabupaten Natuna, Rabu (30/9) pukul 09.00 WIB di Ruang Rapat Lantai II Kantor Bupati Natuna. Kunjungan kerja ini bertujuan menyerap langsung aspirasi wilayah perbatasan sekaligus memperkuat sinergi pembangunan beranda depan NKRI. 1/10/2026
Turut hadir Wakil Ketua MPR RI Rusdi Kirana, Edhie Baskoro Yudhoyono, A.M. Akbar Supratman, Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus, serta perwakilan kementerian dan lembaga. Dari daerah hadir Wakil Gubernur Kepri Dr. Nyanyang Haris Pratamura, Bupati Natuna Cen Sui Lan, Wakil Bupati Jarmin, Kapolda Kepri Irjen. Pol. Asep Safrudin, serta jajaran Forkopimda.
Wakil Gubernur Kepri menyampaikan provinsi mencapai pertumbuhan ekonomi 6,99% pada Triwulan II 2026 peringkat pertama di Sumatera dan ketiga nasional. Indeks Pembangunan Manusia 80,53 juga tertinggi se-Sumatera. Capaian ini didukung program strategis seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, Kampung Nelayan Merah Putih, serta pembangunan perumahan. Meski demikian, Natuna sebagai wilayah perbatasan strategis menghadapi tantangan tersendiri yang memerlukan kepedulian pusat.
Bupati Natuna Cen Sui Lan memaparkan posisi yang dikelilingi sembilan negara serta kekayaan migas Laut Natuna Utara, namun sejumlah persoalan mendesak belum terselesaikan diantaranya:
– Konektivitas: 24% jalan rusak berat; 2 kecamatan belum punya pelabuhan; tiket pesawat Rp2–3,7 juta sekali jalan; masih ada desa tanpa sinyal. Diusulkan rute Jakarta–Natuna, peningkatan frekuensi, dan subsidi penerbangan.
– DBH Migas: Turun dari Rp464,87 miliar (2023) ke Rp212,12 miliar (2024); tunggakan kurang bayar Rp87,23 miliar. Meminta kepastian keberlanjutan dan keadilan pembagian.
– Kesehatan: 2 kecamatan baru belum punya puskesmas; kekosongan tenaga medis masih terjadi.
– Pangan & Logistik: Pasokan bergantung luar daerah, rawan terganggu saat cuaca buruk. Usulan impor terbatas bahan pokok khusus wilayah perbatasan.
– Pariwisata: Dukungan Geopark Natuna menuju UNESCO serta pembangunan Pantai Piwang.
– Air Bersih & Pendidikan: SPAM Sebayar butuh kelanjutan anggaran dari Rp86 miliar ke Rp138 miliar; usulan Sekolah Unggul Garuda.
– Jembatan Subi: Struktur kritis, butuh pembangunan baru Rp95 miliar.
Pengusaha juga meminta perluasan wilayah FTZ hingga mencakup Natuna guna mendorong investasi dan menurunkan biaya logistik.
Ketua MPR menegaskan kunjungan bukan seremonial semata wilayah perbatasan harus dijaga dari sisi pertahanan maupun kesejahteraan rakyatnya.
Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono menjamin seluruh usulan akan dikawal dan dikoordinasikan dengan kementerian terkait dari tiket pesawat, perikanan terpadu, DBH, hingga infrastruktur.
Wamenkes mengumumkan anggaran renovasi & pembangunan puskesmas Rp10 triliun pada 2027; daerah diminta segera mengajukan proposal lengkap beserta kesiapan lahan. BNPP mencatat alokasi pembangunan perbatasan Kepri Rp316,4 miliar. Kemenparekraf menegaskan Natuna masuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional; aksesibilitas menjadi kunci menuju status Geopark UNESCO.
Rapat berakhir pukul 11.00 WIB dengan tukar cenderamata dan foto bersama. Suasana aman dan terkendali. Harapan kini tertumpu pada realisasi komitmen agar Natuna tak sekadar beranda depan, melainkan tumbuh menjadi pusat ekonomi maritim yang sejahtera.(Siska)
