BANGGAI LAUT, BTN — Skandal pemotongan gaji ASN di Kabupaten Banggai Laut (Balut) kini tak lagi sekadar masalah administrasi, melainkan dugaan kejahatan terorganisir yang dilindungi dari atas. Rabu 17/09/2025
Di tengah kebisuan Sekretaris Daerah (Sekda) yang tak berani menjawab, muncul pengakuan brutal dari seorang ASN yang membongkar lapisan perlindungan kekuasaan. Ini bukan lagi soal pungutan liar biasa, ini soal arogansi kekuasaan yang merasa kebal hukum.
Saat wartawan mengonfirmasi dasar hukum pemotongan ganda yang mencekik ribuan ASN, Sekda Balut justru bermain taktik kotor. Ia menuntut identitas whistleblower dengan dalih “nanti ketemu,” sebuah manuver yang jelas-jelas bertujuan untuk membungkam dan mengintimidasi.
Sikap ini bukan hanya merendahkan profesi jurnalis, tetapi juga mempertegas bahwa ada sesuatu yang disembunyikan.
Kekuasaan Kebal Hukum?
Narasi paling menohok datang dari seorang ASN yang berbicara dengan penuh keputusasaan. Ia tak hanya mengeluhkan pemotongan, tetapi juga menyingkap dugaan adanya bekingan kuat yang melindungi pimpinan daerah.
“Agak sulit mau jerat pimpinan daerah ini… karena semua pintu sudah ditutup rapat,” ujarnya.
Pernyataan ini menunjukkan bahwa rantai kekuasaan telah dibentengi sedemikian rupa, membuat upaya hukum dari bawah menjadi mustahil.
Ia melanjutkan,
” *Jadi intinya Sofyan Kaepa dan kawan-kawan aman kuat bekingan mulai daerah provinsi maupun pusat.”*
Kalimat ini adalah intinya. Ini bukan hanya dugaan, tetapi sebuah keyakinan yang berakar pada pengalaman pahit. Dugaan adanya jaringan perlindungan yang membentang dari Balut, ke Palu, hingga Jakarta, menjadikan pimpinan daerah di sana bak diktator keuangan yang tak tersentuh.
Tamparan Telak Mantan Bupati
Di tengah sikap pasrah ASN, mantan Bupati Wenny Bukamo muncul dengan pernyataan yang menampar keras rezim saat ini. Ia secara terang-terangan menyebut praktik ini sebagai “pungli”.”Kejar terus… Kalau tidak, itu sama dengan pungli!” kata Wenny.
Pernyataan ini bukan sekadar kritikan, melainkan sebuah deklarasi perang terhadap praktik kotor yang merugikan rakyat kecil.
Tuduhan ini, yang datang dari sosok yang pernah memimpin Balut, memiliki bobot yang sangat berat.
Kini, bola panas ada di tangan pemerintah daerah. Apakah mereka akan terus bungkam dan berlindung di balik bekingan yang mereka klaim, atau berani menghadapi publik dengan transparansi?
Karena jika tidak, skandal ini akan menjadi contoh nyata bagaimana kekuasaan korup bisa bersembunyi di balik dinding kekebalan, sementara ribuan ASN menjadi korban.
