BANGKEP – BTN 18/12/2025-Upaya Direktur Perumdam Paisumolino Banggai Kepulauan yang sibuk membangun narasi “tarif rendah” di berbagai media massa pasca-kenaikan tarif, dinilai sebagai langkah sia-sia dan sekedar membuang energi. Bukannya fokus memperbaiki layanan yang karut-marut, manajemen justru tampak lebih sibuk melakukan pembelaan diri di hadapan publik.
Klaim bahwa tarif baru masih di bawah ketentuan Pergub No. 34 Tahun 2022 dianggap tidak menyentuh akar persoalan. Fakta di lapangan berbicara sebaliknya, jeritan pelanggan bukan sekedar angka di atas kertas, melainkan realitas pelayanan yang buruk dan sistem penghitungan yang mencurigakan.
Keluhan pelanggan yang mencuat belakangan ini bukan hanya soal nominal tarif yang mencekik, tetapi adanya indikasi manipulasi atau ketidakakuratan penghitungan kubikasi air yang terpakai. Masyarakat merasa jumlah tagihan tidak sebanding dengan air yang benar-benar mengalir ke rumah mereka.
“Percuma tarif diklaim rendah kalau hitungan meternya ‘berlari’ tidak wajar. Ini bukan lagi soal penyesuaian ekonomi, tapi patut diduga sebagai praktik pemerasan terselubung terhadap hak dasar rakyat,” tegas salah satu perwakilan warga.
Melihat carut-marutnya manajemen ini, kami mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), baik Polres Bangkep maupun Kejaksaan Negeri Banggai Laut, untuk segera bertindak. Publik menuntut transparansi total melalui Audit Investigasi menyeluruh terhadap.
Dana Penyertaan Modal,Ke mana perginya miliaran rupiah dana dari Pemda Bangkep? Mengapa pelayanan tetap buruk meski suntikan modal terus mengalir?
Transparansi Pembayaran Tarif.Audit sistem penagihan yang diduga merugikan pelanggan secara masif.
Pengelolaan Truk Tangki.Operasional truk tangki PDAM harus diaudit untuk memastikan tidak ada kebocoran pendapatan atau praktik “bisnis di dalam bisnis” yang menguntungkan oknum tertentu.
Ketimbang sibuk merilis berita tandingan yang hanya menjadi bahan tertawaan pelanggan yang sedang krisis air, Dirut Perumdam Paisumolino seharusnya duduk bersama auditor untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya. Jika tidak mampu memberikan layanan prima, maka langkah mundur adalah opsi paling terhormat daripada terus-menerus membebani rakyat dengan kebijakan yang tidak transparan.
Redaksi
