SUKABUMI, BTN — LSM KOMPAK menggelar audiensi di kantor DPRD Kota Sukabumi guna mendesak percepatan perbaikan sejumlah jembatan dan ruas jalan rusak yang dinilai membahayakan masyarakat. Ketua DPP KOMPAK, Dadan jamaludin, menegaskan pemerintah harus segera bertindak sebelum kerusakan semakin parah dan menimbulkan korban. 28/02/2026
Audiensi dihadiri jajaran LSM KOMPAK yang dipimpin langsung oleh Ketua DPP KOMPAK, Dadan jamaludin. Pertemuan tersebut diterima oleh Ketua dan anggota DPRD Kota Sukabumi yang menyatakan komitmennya untuk mengawal aspirasi masyarakat.
Audiensi membahas tuntutan perbaikan segera terhadap jembatan dan sejumlah ruas jalan rusak di Kota Sukabumi. Infrastruktur yang rusak tersebut dinilai mengganggu aktivitas warga, memperlambat arus transportasi, serta meningkatkan risiko kecelakaan.
Kegiatan berlangsung di kantor DPRD Kota Sukabumi, Kota Sukabumi, Jawa Barat.
Audiensi digelar hari Rabu tanggal 25 bulan 02 2026 ini sebagai respons atas laporan dan keluhan masyarakat yang terus berdatangan terkait kondisi infrastruktur yang memprihatinkan.
Kerusakan jembatan dan jalan dinilai sudah mendesak untuk diperbaiki karena berdampak langsung pada keselamatan pengguna jalan, aktivitas perekonomian, serta mobilitas warga. Jika tidak segera ditangani, kerusakan dikhawatirkan akan semakin parah dan membutuhkan anggaran lebih besar
Melalui forum audiensi resmi, Dadan jamaludin menyampaikan aspirasi dan tuntutan masyarakat secara langsung kepada pimpinan DPRD. Ia menegaskan agar pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret, mulai dari pengecekan lapangan, pengalokasian anggaran, hingga pelaksanaan perbaikan secepatnya.
Ketua DPRD Kota Sukabumi menyambut baik aspirasi tersebut dan menyatakan kesiapan lembaganya untuk mengawal proses perbaikan, termasuk berkoordinasi dengan dinas terkait agar penanganan infrastruktur dapat segera direalisasikan.
Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal percepatan penanganan infrastruktur rusak di Kota Sukabumi. LSM KOMPAK menegaskan akan terus mengawal dan mengawasi tindak lanjut pemerintah, sementara DPRD memastikan komitmennya untuk memperjuangkan keselamatan dan kenyamanan masyarakat.
